Penulis: Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  – Aksi unjuk rasa digelar Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kutai Kartanegara (HMI Kukar) di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara dan Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Kamis (23/7/2026) siang tadi. 

Mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap Program Kukar Idaman Terbaik serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam orasinya, HMI menyatakan hadir sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mereka menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat serta meminta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

HMI juga menyoroti masih adanya infrastruktur dan aset daerah yang dinilai terbengkalai ditengah besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kutai Kartanegara. Alasan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghambat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ditengah jalannya aksi, massa sempat berupaya membakar ban sebagai bentuk protes namun tindakan tersebut segera dicegah oleh personel kepolisian yang melakukan pengamanan sehingga situasi tetap terkendali dan aksi berlangsung tertib.

Sekitar pukul 11.37 WITA, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Muhamad Iryanto mewakili bupati menemui massa dan menegaskan pemerintah daerah menerima seluruh aspirasi, kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa.

Seluruh tuntutan akan didokumentasikan dan diteruskan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan. Iryanto menyebut dirinya hadir sebagai perwakilan pemerintah sehingga tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan secara langsung.

“Kami berharap komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang konstruktif dengan tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif,” kata Iryanto.

Usai penyampaian aspirasi, kedua belah pihak membacakan dan menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk penerimaan aspirasi sebelum massa bergerak menuju Kantor DPRD Kutai Kartanegara.

Di halaman DPRD, massa kembali menyampaikan tuntutan yang sama. Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid bersama sejumlah anggota dewan menerima perwakilan massa.

Rasid mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan menyebut kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam meningkatkan kinerja pengawasan maupun memperjuangkan kepentingan daerah.

Diakuinya Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan negara yang besar sehingga pembangunan daerah harus terus didorong. DPRD, kata dia, terus berupaya memperjuangkan penyaluran anggaran dari pemerintah pusat agar dapat segera direalisasikan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam membangun Kutai Kartanegara sehingga pembangunan dapat berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ucap Abdul Rasid.

Pembacaan dan penandatanganan nota kesepahaman di DPRD mewarnai aksi hari ini. Pemerintah kabupaten dan DPRD menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Aspian Nur