Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara (DP2KB Kukar) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Rapat DP2KB Kukar, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, sekaligus menindaklanjuti arahan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait perbaikan akhir tindak lanjut hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026.

Forum ini menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, Tim Penggerak PKK, pemerintah kecamatan, kader keluarga berencana hingga perwakilan masyarakat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi wujud komitmen DP2KB Kukar dalam membangun pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam forum tersebut, peserta menerima pemaparan mengenai Standar Pelayanan (SP) Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta layanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra). Selain itu, DP2KB juga menyampaikan hasil peninjauan ulang Standar Pelayanan Tempat Obrolan dan Konsultasi Keluarga Berencana (Toko Kencana) yang selama ini menjadi salah satu inovasi pelayanan kepada masyarakat.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama terhadap hasil forum serta pembahasan berbagai masukan yang disampaikan peserta guna penyempurnaan kualitas layanan ke depan.

Kepala DP2KB Kukar Maman Setiawan mengatakan, Forum Komunikasi Publik merupakan wadah penting untuk membangun sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

“Forum Komunikasi Publik ini bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi ruang dialog yang terbuka untuk mendengarkan aspirasi, kritik, maupun saran dari seluruh stakeholder. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami agar pelayanan DP2KB semakin berkualitas, mudah diakses, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Maman.

Penyempurnaan standar pelayanan merupakan bagian dari komitmen DP2KB dalam mendukung reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan indeks pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Melalui kolaborasi seluruh pihak, kami optimistis pelayanan keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta layanan konsultasi keluarga akan semakin baik sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara Anggota DPRD Kutai Kartanegara Desman Minang Endianto mengapresiasi atas langkah DP2KB yang terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan.

“Forum seperti ini sangat penting karena pelayanan publik yang baik harus dibangun melalui komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Kami mengapresiasi komitmen DP2KB Kukar yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, organisasi profesi, media hingga masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dibangun melalui kolaborasi bersama,” ujar Desman.

Hasil Forum Komunikasi Publik diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kutai Kartanegara.

Melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini, DP2KB Kukar berharap tercipta pelayanan yang semakin adaptif, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.

“Forum ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam setiap proses peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Maman.

Editor: Aspian Nur