“Pengusulan dan permintaan data sudah tapi realisasinya masih ditunggu,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setkab Kukar, Dafip Haryanto kepada Koran Kaltim, Rabu (15/11).
Status anak tiri memang pas disandingkan ke Kabupaten Kukar. Alasannya kuat, Kukar memiliki banya blok migas, sebut saja Blok Mahakam, Blok Eni, Blok Sangasanga, Blok East Kalimantan (Eskal). Namun pemerintah pusat melalui Pemprov Kaltim tidak memprioritaskan Kukar.
Pemprov sendiri merupakan pihak yang memetakan pembangunan infrastruktur Jargas di Kaltim. “Daerah yang diusulkan (untuk pembangunan jargas) juga sudah seperti Muara Badak, Samboja, Muara Jawa, dan Anggana,” bebernya.
Pemkab Kukar sendiri sebenarnya tidak tinggal diam. Dalam beberapa pertemuan dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerel (ESDM), telah disampaikan rencana pembangunan jargas.
Wilayah pembangunan jargas di Kukar sendiri melalui usulan pemkab meliputi wilayah pesisir Kukar yang merupakan atau dekat dengan blok-blok penghasil migas.
“Waktu peresmian blok Jangkrik milik ENI beberapa waktu lalu, Plt Bupati Edi Damansyah juga menyampaikan hal itu saat diskusi dengan Menteri ESDM,” bebernya.
Ditambahkan Dafip, saat pertemuan dengan Dirjen Migas di Balikpapan 2016 lalu, Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari juga menyampaikan hal tersebut, bahkan langsung dilakukan presentasi.
Bahkan, kata dia, informasi yang diterima dari Kadis ESDM Kukar, Slamet Hadiraharjo, bupati sudah pernah presentasi di depan Dirjen Migas tentang jargas atau city gas.
Waktu itu diusulkan kecamatan-kecamatan penghasil gas dan kecamatan yang dilalui pipa jaringan gas dari sumber ke pembangkit listrik yg menggunakan gas, yakni PLTGU Tanjung Batu.
“Waktu itu PLN menyampaikan masih akan membangun jaringan pipa gas dari Anggana dan Muara Badak menuju Tanjung Batu, jika jaringan itu sudah selesai baru dilanjutkan jargas yang menyambung pipa tersebut,” terangnya.
Hingga berita ini diturunkan pejabat pemprov belum bisa dihubungi. (ami)
“Pengusulan dan permintaan data sudah tapi realisasinya masih ditunggu,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setkab Kukar, Dafip Haryanto kepada Koran Kaltim, Rabu (15/11).
Status anak tiri memang pas disandingkan ke Kabupaten Kukar. Alasannya kuat, Kukar memiliki banya blok migas, sebut saja Blok Mahakam, Blok Eni, Blok Sangasanga, Blok East Kalimantan (Eskal). Namun pemerintah pusat melalui Pemprov Kaltim tidak memprioritaskan Kukar.
Pemprov sendiri merupakan pihak yang memetakan pembangunan infrastruktur Jargas di Kaltim. “Daerah yang diusulkan (untuk pembangunan jargas) juga sudah seperti Muara Badak, Samboja, Muara Jawa, dan Anggana,” bebernya.
Pemkab Kukar sendiri sebenarnya tidak tinggal diam. Dalam beberapa pertemuan dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerel (ESDM), telah disampaikan rencana pembangunan jargas.
Wilayah pembangunan jargas di Kukar sendiri melalui usulan pemkab meliputi wilayah pesisir Kukar yang merupakan atau dekat dengan blok-blok penghasil migas.
“Waktu peresmian blok Jangkrik milik ENI beberapa waktu lalu, Plt Bupati Edi Damansyah juga menyampaikan hal itu saat diskusi dengan Menteri ESDM,” bebernya.
Ditambahkan Dafip, saat pertemuan dengan Dirjen Migas di Balikpapan 2016 lalu, Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari juga menyampaikan hal tersebut, bahkan langsung dilakukan presentasi.
Bahkan, kata dia, informasi yang diterima dari Kadis ESDM Kukar, Slamet Hadiraharjo, bupati sudah pernah presentasi di depan Dirjen Migas tentang jargas atau city gas.
Waktu itu diusulkan kecamatan-kecamatan penghasil gas dan kecamatan yang dilalui pipa jaringan gas dari sumber ke pembangkit listrik yg menggunakan gas, yakni PLTGU Tanjung Batu.
“Waktu itu PLN menyampaikan masih akan membangun jaringan pipa gas dari Anggana dan Muara Badak menuju Tanjung Batu, jika jaringan itu sudah selesai baru dilanjutkan jargas yang menyambung pipa tersebut,” terangnya.
Hingga berita ini diturunkan pejabat pemprov belum bisa dihubungi. (ami)