Meski demikian, para pekerja tidak putus asa mengejar haknya, para pekerja siap membawa kasus ini ke meja hijau, Pengadilan Negeri Tenggarong, Kukar. “Hari ini kami akan mengumpulkan data untuk melakukan gugatan ke PN Tenggarong, kata Ketua Serikat Pekerja PT MSP Group, Rakhjib M.
Data yang dikumpulkan meliputi nominal gaji 1.300 karyawan, gabungan dari semua pekerja di 8 anak perusahaan PT MSP yang tersebar di beberapa kecamatan di Kukar, termasuk tunggakan atau piutang perusahaan kepada pihak ketiga. “Kalau hitung-hitungan kami, total gaji dan piutang pihak ketiga sekitar Rp 56 miliar,” bebernya.
Setelah mengumpulkan data dan bukti-bukti untuk memperkuat gugatan, maka pekerja akan menyerahkan data tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar. Instansi tersebut yang nantinya bersurat ke PN Tenggarong untuk gugatan pekerja. “Gugatan ini hasil kesepakatan antara kami, DPRD dan Disnakertrans waktu hearing setelah aksi demontrasi besar-besaran di DPRD Kukar, Rabu (1/11/2017) lalu,” kata Rakhjib M.
Bukan hanya pembayaran gaji, karyawan juga menuntut evaluasi hingga pencabutan legalitas atau perizinan PT MSP Group. Sebab, perusahaan sawit tersebut banyak bermasalah, terutama persoalan lahan. “Tapi itu nanti, kita perjuangkan gaji kami yang 8 bulan belum dibayarkan,” tegasnya. (ami)
Meski demikian, para pekerja tidak putus asa mengejar haknya, para pekerja siap membawa kasus ini ke meja hijau, Pengadilan Negeri Tenggarong, Kukar. “Hari ini kami akan mengumpulkan data untuk melakukan gugatan ke PN Tenggarong, kata Ketua Serikat Pekerja PT MSP Group, Rakhjib M.
Data yang dikumpulkan meliputi nominal gaji 1.300 karyawan, gabungan dari semua pekerja di 8 anak perusahaan PT MSP yang tersebar di beberapa kecamatan di Kukar, termasuk tunggakan atau piutang perusahaan kepada pihak ketiga. “Kalau hitung-hitungan kami, total gaji dan piutang pihak ketiga sekitar Rp 56 miliar,” bebernya.
Setelah mengumpulkan data dan bukti-bukti untuk memperkuat gugatan, maka pekerja akan menyerahkan data tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar. Instansi tersebut yang nantinya bersurat ke PN Tenggarong untuk gugatan pekerja. “Gugatan ini hasil kesepakatan antara kami, DPRD dan Disnakertrans waktu hearing setelah aksi demontrasi besar-besaran di DPRD Kukar, Rabu (1/11/2017) lalu,” kata Rakhjib M.
Bukan hanya pembayaran gaji, karyawan juga menuntut evaluasi hingga pencabutan legalitas atau perizinan PT MSP Group. Sebab, perusahaan sawit tersebut banyak bermasalah, terutama persoalan lahan. “Tapi itu nanti, kita perjuangkan gaji kami yang 8 bulan belum dibayarkan,” tegasnya. (ami)