Dadang memberikan alasan, pembelakuan PP tentang OPD merampingkan lembaga UPT hanya menjadi tujuh UPT, karena pembentukan UPT berdasarkan fungsinya, dan UPT tidak lagi mengurusi dominan administrasi, lebih banyak ngurusi persoalan teknis. Tujuh UPT tersebut, UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ada di Marang Kayu, UPT Hasil bumi perikanan ada di Muara Badak, UPT Balai Benih Ikan (BBI) ada di Tenggarong Seberang dan Sangasanga, UPT pengembangan perikanan air payau ada di Muara Jawa, UPT pengembangan perikanan air tawar ada di Loa Kulu, dan UPT Bencana perairan sungai ada di Kota Bangun. “UPT dibentuk berdasarkan fungsinya, dan menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada di kecamatan,”jelasnya.
Selain dibantu tujuh UPT, DKP juga dibantu oleh delapan personel penyuluh perikanan, namun jumlah tersebut dirasa masih kurang tidak sebanding dengan potensi perikanan yang luas di Kukar. “Kukar saat ini memiliki delapan penyuluh perikanan, empat orang berstatus ASN, dan empat orang lagi berstatus THL,”katanya.
Dadang mengatakan, seluruh penyuluh tersebut tercatat sebagai pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP), sebelum tahun 2017 delapan penyuluh tersebut berstatus pegawai daerah, sekarang sudah berstatus pegawai pusat, yang ditugaskan ke Kukar, yang penggajian sepenuhnya dari pusat. “Delapan penyuluh tersebut ditempatkan di delapan kecamatan, Tenggarong, Tengggarong Seberang, Samboja, Loa Janan, Sangasanga, Muara Jawa, Anggana dan Loa Kulu. Satu kecamatan satu penyuluh,”pungkasnya. (ran)
Dadang memberikan alasan, pembelakuan PP tentang OPD merampingkan lembaga UPT hanya menjadi tujuh UPT, karena pembentukan UPT berdasarkan fungsinya, dan UPT tidak lagi mengurusi dominan administrasi, lebih banyak ngurusi persoalan teknis. Tujuh UPT tersebut, UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ada di Marang Kayu, UPT Hasil bumi perikanan ada di Muara Badak, UPT Balai Benih Ikan (BBI) ada di Tenggarong Seberang dan Sangasanga, UPT pengembangan perikanan air payau ada di Muara Jawa, UPT pengembangan perikanan air tawar ada di Loa Kulu, dan UPT Bencana perairan sungai ada di Kota Bangun. “UPT dibentuk berdasarkan fungsinya, dan menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada di kecamatan,”jelasnya.
Selain dibantu tujuh UPT, DKP juga dibantu oleh delapan personel penyuluh perikanan, namun jumlah tersebut dirasa masih kurang tidak sebanding dengan potensi perikanan yang luas di Kukar. “Kukar saat ini memiliki delapan penyuluh perikanan, empat orang berstatus ASN, dan empat orang lagi berstatus THL,”katanya.
Dadang mengatakan, seluruh penyuluh tersebut tercatat sebagai pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP), sebelum tahun 2017 delapan penyuluh tersebut berstatus pegawai daerah, sekarang sudah berstatus pegawai pusat, yang ditugaskan ke Kukar, yang penggajian sepenuhnya dari pusat. “Delapan penyuluh tersebut ditempatkan di delapan kecamatan, Tenggarong, Tengggarong Seberang, Samboja, Loa Janan, Sangasanga, Muara Jawa, Anggana dan Loa Kulu. Satu kecamatan satu penyuluh,”pungkasnya. (ran)