“Belum lama ini saya urusan ke Balikpapan melalui jalan alternatif Jonggon tembus ke Sepaku hanya tiga jam saja, kalau lewat Loa Janan bisa sampai empat jam ke Balikpapan,” kata seorang warga Jonggon, Burhan, kepada Koran Kaltim.
Namun sama seperti jalan hauling pada umumnya, jalan itu tanpa pengerasan yang memadai. “Untungnya jalan tersebut banyak dilintasi mobil truk pekerja HTI, jadi kalau motor kita mogok dijalan bisa meminta bantuan sama truk yang melintasi,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Jonggon, Sugiyanto berharap Pemkab Kukar bisa mengembangkan jalan alternatif tersebut agar bisa enak dilintasi, karena jika jalan tersebut bagus dan lancar dipastikan perekonomian warga Desa Jonggon akan semakin maju. Warga dari pedalaman Kukar, hingga Kubar dan Mahulu pasti akan melintasi jalan itu daripada harus melewati jalur Loa Janan.
“Jika jalannya bagus, kami bisa menjual hasil pertanian kami ke Sepaku atau ke Balikpapan,” harapnya.
Namun, keinginan warga itu sulit terwujud, selain jalan itu milik perusahaan, lintasan yang dilalui juga merupakan hutan lindung yang tak bisa dialih fungsikan. (ran)
“Belum lama ini saya urusan ke Balikpapan melalui jalan alternatif Jonggon tembus ke Sepaku hanya tiga jam saja, kalau lewat Loa Janan bisa sampai empat jam ke Balikpapan,” kata seorang warga Jonggon, Burhan, kepada Koran Kaltim.
Namun sama seperti jalan hauling pada umumnya, jalan itu tanpa pengerasan yang memadai. “Untungnya jalan tersebut banyak dilintasi mobil truk pekerja HTI, jadi kalau motor kita mogok dijalan bisa meminta bantuan sama truk yang melintasi,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Jonggon, Sugiyanto berharap Pemkab Kukar bisa mengembangkan jalan alternatif tersebut agar bisa enak dilintasi, karena jika jalan tersebut bagus dan lancar dipastikan perekonomian warga Desa Jonggon akan semakin maju. Warga dari pedalaman Kukar, hingga Kubar dan Mahulu pasti akan melintasi jalan itu daripada harus melewati jalur Loa Janan.
“Jika jalannya bagus, kami bisa menjual hasil pertanian kami ke Sepaku atau ke Balikpapan,” harapnya.
Namun, keinginan warga itu sulit terwujud, selain jalan itu milik perusahaan, lintasan yang dilalui juga merupakan hutan lindung yang tak bisa dialih fungsikan. (ran)