DPRD Sebut Keuangan Kukar Mulai Membaik

TENGGARONG - Kondisi keuangan Pemkab Kutai Kartanegara mulai membaik seiring adanya peningkatan pendapatan di APBD Perubahan 2017 ini yang mencapai Rp 4,8 triliun.

Pendapatan Kukar di 2017 ini mengalami kenaikan signifikan hingga Rp 700 miliar dibanding APBD murni 2017 yang hanya Rp 4,1 triliun.

Kenaikan pendapatan ini juga sedikit membuang pemkab merenggangkan ‘ikat pinggangnya’. Sebab mulai  2015 hingga awal 2017 lalu, defisit anggaran menghantui Kukar.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Rudiansyah mengatakan, kenaikan pendapatan di APBD Perubahan dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah peningkatan dana perimbangan atau dana bagi hasil dan adanya pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Kenaikan pendapatan kita karena DBH meningkat dan masuknya pinjaman SMI,” kata Rudiansyah yang juga Ketua Gerindra Kukar, Minggu (15/10).

Khusus untuk kenaikan dana transfer tak lepas dari perjuangan pemkab dan DPRD Kukar beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang beberapa waktu lalu mengunjungi Dirjen Migas Kementerian ESDM di Jakarta.

Dipimpin Bupati Kukar, Rita Widyasari waktu itu, pemkab, DPRD dan Forkopimda membeberkan beberapa fakta bahwa dana transfer yang dibandingkan dengan lifting migas mengalami ketimpangan. 

Lifting migas memang mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Sementara DBH, merosot jauh. “Ini juga karena perjuangan Kukar di Jakarta beberapa waktu lalu,” ungkap Rudiansyah kepada Koran Kaltim.

Meski kondisi keuangan Kukar semakin membaik, lanjut Rudiansyah, pemkab diminta untuk menghemat anggaran dan memberlakukan skala prioritas dalam pembangunan.

“Karena pengesahan APBD Perubahan ini molor (disahkan November), kita minta pemkab untuk tidak memaksakan kegiatan yang tidak bisa selesai. Jika dipaksakan maka bisa jadi temuan BPK dan tentu kualitasnya juga tidak baik karena dikerjakan terburu-buru,” tegasnya.

Plt Bupati Kukar, Edi Damansyah  saat persetujuan APBD Perubahan lalu mengungkapkan jika pendapatan di Perubahan ini meningkat 16,25 persen atau dari  Rp 4,1 triliun di APBD murni menjadi sebesar Rp4,7 triliun di APBD Perubahan.

Pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar 3,72 triliun menjadi 4,08 triliun atau mengalami penyesuaian sebesar 9,67 persen, terurai PAD sebelum perubahan sebesar Rp436,19 miliar menjadi Rp497,19 M, sebelum perubahan atau mengalami peningkatan sebesar 13,98 persen. 

“Dana Perimbangan sebelum perubahan sebesar Rp2,8 triliun menjadi sebesar Rp3 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,45 persen,” terangnya. (ami)