“Alhamdulillah tuntutan kami didengarkan pemkab. ADD tahap II batal dipangkas,” kata Mus Mulyadi.
Menurutnya, semua anggaran ADD tahap II sudah disalurkan. Semula pemkab melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengeluarkan Surat Penyedia Dana (SPD) hanya sekitar Rp49 miliar, akhir pekan lalu sisa Rp 35 miliar sudah direalisasikan.
“Terakhir itu ada tambahan Rp35 miliar, jadi semua anggaran ADD tahap II sudah direalisasikan,” ungkap Mus Mulyadi yang juga Kepala Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang.
Pencairan ADD tahap II 2017 ini membuat kades dan perangkatnya bisa bernafas lega. Pasalnya, sejak Mei 2017 hingga akhir September lalu atau enam bulan lamanya, kades dan perangkatnya tidak menerima gaji maupun tunjangan.
Sebab sebelumnya pencairan ADD mengalami keterlambatan karena defisit anggaran yang melanda Pemkab Kukar. “Sekarang beberapa desa sudah mulai pencairan, sebagian lagi dalam proses,” terangnya.
Dengan demikian, P-APDESI batal menutup pelayanan. (ami)
“Alhamdulillah tuntutan kami didengarkan pemkab. ADD tahap II batal dipangkas,” kata Mus Mulyadi.
Menurutnya, semua anggaran ADD tahap II sudah disalurkan. Semula pemkab melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengeluarkan Surat Penyedia Dana (SPD) hanya sekitar Rp49 miliar, akhir pekan lalu sisa Rp 35 miliar sudah direalisasikan.
“Terakhir itu ada tambahan Rp35 miliar, jadi semua anggaran ADD tahap II sudah direalisasikan,” ungkap Mus Mulyadi yang juga Kepala Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang.
Pencairan ADD tahap II 2017 ini membuat kades dan perangkatnya bisa bernafas lega. Pasalnya, sejak Mei 2017 hingga akhir September lalu atau enam bulan lamanya, kades dan perangkatnya tidak menerima gaji maupun tunjangan.
Sebab sebelumnya pencairan ADD mengalami keterlambatan karena defisit anggaran yang melanda Pemkab Kukar. “Sekarang beberapa desa sudah mulai pencairan, sebagian lagi dalam proses,” terangnya.
Dengan demikian, P-APDESI batal menutup pelayanan. (ami)