Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Alfian Noor, melaporkan bahwa Indikator kinerja utama (IKU) terkait investasi hingga 2024 meningkat bahkan melebihi target, bahkan kepuasaan masyarakat juga melebihi target. Ada 65 ribu UMKM di Kukar, 45 ribu diantaranya telah berizin dan akan dituntaskan tahun berikutnya.
"Ada pelayanan langsung ke masyarakat terkait pengurusan legalitas usaha dan layanan lainnya juga sudah berjalan, yakni kami beri nama MPP Beraya'an," ujarnya.
Kemudian kolaborasi dengan Polres, Samsat, Pajak, Dinkes yang melakukan kegiatan MPP Beraya'an mendatangi warga desa di kecamatan terkait pelayanan termasuk SIM.
Atas pelayanan yang telah dilakukan, MPP Kukar dapat peringkat 4 terbaik se Indonesia. Tahun ini juga diinformasikan akan mendapat penghargaan sebagai MPP yang melakukan pelayanan terbaik berbasis HAM dari Kemenkumham. Dari Ombudsman mendapat kategori hijau pekat. Indeks kepuasan masyarakat di MPP 96 dengan 27 tenan pelayanan di MPP Kukar. Sedangkan untuk peningkatan SDM, pihaknya melakukan bimbingan teknis excellent service untuk seluruh tenant guna meningkatkan pelayanan.
Sementara Bupati mengapresiasi seluruh instansi yang memberikan pelayanan di MPP termasuk DPMPTSP. Menurutnya MPP ini harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemkab. Ia berharap dari capaian yang sudah ada agar terus dilakukan evaluasi dan optimalisasi, tingkatkan pelayanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan sebaik-baiknya termasuk peningkatan SDM yang memberikan pelayanan.
Edi juga berharap pelayanan instansi vertikal tidak ada yang seminggu sekali tapi setiap hari kerja ada, koordinasikan dengan Pemkab jika ada kendala misalnya SDM. "Hendaknya ada insentif khusus bagi pelayan di MPP, ini salah satu solusi agar tak ada lagi pelayanan salah satu tenan instansi vertikal yang seminggu sekali," ujarnya.
Selanjutnya Edi meminta DPMPTSP terus melakukan evaluasi khususnya pelayanan publik agar konsisten mengacu pada SOP yang sudah berjalan baik. "Jadi utamakan sistem yang baik yang bisa diikuti dengan baik puka oleh SDM pelayanan di MPP," pintanya.
Kemudian Bupati juga berharap agar terus ada inovasi peningkatan layanan publik yang mendatangi langsung warga desa di kecamatan, seperti yang sudah dilaporkan DPMPTSP yang sudah mulai berjalan (MPP Beraya'an).
"Sosialisasi keberadaan MPP ini juga harus ditingkatkan agar masyarakat mengetahui layanan ini," demikian pintanya. (adv/prokom04/si/st)
