Ketua panitia pelaksana, H Suryadi dalam laporannya mengatakan kegiatan rakor tersebut merupakan forum bersama pemerintah daerah dalam melakukan pembahasan, evaluasi serta menetapkan langkah-langkah strategis, dan menetapkan beberapa kesepakatan sebagai bentuk upaya menyusun kebijakan dan strategi baru di bidang kesejahteraan rakyat.
H Suryadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memantapkan berbagai kebijakan program pemerintah daerah, sebagai upaya meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas bahan kebijakan dan mutu pelayanan urusan Kesra secara maksimal.
“Serta menambah wawasan sebagai dasar penyusunan peta gagasan bagi kepala perangkat daerah maupun jajaran dilingkungan pemerintahan daerah dan kecamatan,” ujar H Suryadi.
Menurutnya, melalui kegiatan rakor itu diharapkan dapat menghasilkan kebijakan, pemahaman, kesepakatan serta sinkronisasi program di masing-masing sektor lembaga, OPD, dan instansi terkait.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat saat membacakan sambutan Sekda Kukar Dr. H Sunggono mengapresiasi kegiatan rakor yang telah dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setkab Kukar tersebut, yang mana hal tersebut merupakan sebagai upaya untuk mencapai dan menetapkan sasaran dari program kerja agar sinergis dan terkoordinasi dengan baik.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa rakor tersebut sangat positif dan tepat, agar tidak terjadi lagi miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dan pada gilirannya akan tercipta kebersamaan dan keterpaduan serta sinkronisasi program, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di lingkungan Pemkab Kukar.
“Harapan saya dalam pertemuan ini kiranya dapat memberi inspirasi, motivasi dan semangat bagi jajaran aparatur pemerintah dan semua lembaga maupun instansi yang terkait. Serta menciptakan pelayanan yang prima di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan khususnya di Kabupaten Kukar,” ujarnya.
Menurutnya, rakor tersebut merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin meningkat dan semakin luas, termasuk salah satu diantaranya adalah pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat sejak mulai tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan kesejahteraan rakyat secara nasional.
“Sehingga dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan dimaksud diperlukan adanya upaya untuk menyatukan persepsi dan sinergitas program melalui rapat koordinasi ataupun sosialisasi sebagai bagian dari akselerasi dan konsolidasi program kegiatan,” pungkasnya. (adv/prokom07/si/ts)
