“Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak ataupun memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Bambang.
Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan tersebut 197 ASN diantaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing – masing instansi. Jenis pelanggaran netralitas ASN didominasi oleh keberpihakan ASN di media sosial, yakni sejumlah 40 persen.
“Saya berharap ASN yang ada di Kukar ini dapat menjaga netralitas, sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran Bupati Kukar P-20/PKAP/800.1.10/10/2024 tentang netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 pada Pemilukada serentak,” harapnya. (adv/prokom06/si/ga)
“Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak ataupun memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Bambang.
Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan tersebut 197 ASN diantaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing – masing instansi. Jenis pelanggaran netralitas ASN didominasi oleh keberpihakan ASN di media sosial, yakni sejumlah 40 persen.
“Saya berharap ASN yang ada di Kukar ini dapat menjaga netralitas, sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran Bupati Kukar P-20/PKAP/800.1.10/10/2024 tentang netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 pada Pemilukada serentak,” harapnya. (adv/prokom06/si/ga)