Pjs Bupati Serukan Netralitas ASN

“Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak ataupun memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Bambang.

Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan tersebut 197 ASN diantaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing – masing instansi. Jenis pelanggaran netralitas ASN didominasi oleh keberpihakan ASN di media sosial, yakni sejumlah 40 persen.

“Saya berharap ASN yang ada di Kukar ini dapat menjaga netralitas, sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran Bupati Kukar P-20/PKAP/800.1.10/10/2024 tentang netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 pada Pemilukada serentak,” harapnya. (adv/prokom06/si/ga)

Pjs Bupati Serukan Netralitas ASN

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini