Pusat sudah melakukan transfer triwulan III akhir September lalu sebesar Rp335 miliar. Dana itu bahkan sudah direalisasikan untuk membayar gaji PNS, operasional kantor dan pembayaran TPP bulan Juni dan Juli. “Itu masih kurang. Pemerintah pusat banyak kurang salur setiap kali transfer DBH,” ungkap Marli.
Diketahui, besaran transfer DBH Kukar tahun ini mencapai Rp2 triliun. Tapi faktanya, belum setengah dari jumlah itu dikucurkan.
Pada transfer triwulan pertama lalu, Kukar hanya mendapat Rp200 miliar, kemudian Rp200 miliar untuk triwulan II, dan Rp335 untuk triwulan III. “Kalau kita tanyakan ke pusat, jawabannya selalu sama,” beber Marli.
Pemkab, kata Marli, berharap hasil yang maksimal dari prognosis dengan Kemenkeu sehingga bisa mempercepat upaya pengesahan APBD-P 2017. “Bagaimana kita mau mengesahkan APBD-P 2017 perhitungan dari pusat juga belum ada,” pungkasnya. (ran)
Pusat sudah melakukan transfer triwulan III akhir September lalu sebesar Rp335 miliar. Dana itu bahkan sudah direalisasikan untuk membayar gaji PNS, operasional kantor dan pembayaran TPP bulan Juni dan Juli. “Itu masih kurang. Pemerintah pusat banyak kurang salur setiap kali transfer DBH,” ungkap Marli.
Diketahui, besaran transfer DBH Kukar tahun ini mencapai Rp2 triliun. Tapi faktanya, belum setengah dari jumlah itu dikucurkan.
Pada transfer triwulan pertama lalu, Kukar hanya mendapat Rp200 miliar, kemudian Rp200 miliar untuk triwulan II, dan Rp335 untuk triwulan III. “Kalau kita tanyakan ke pusat, jawabannya selalu sama,” beber Marli.
Pemkab, kata Marli, berharap hasil yang maksimal dari prognosis dengan Kemenkeu sehingga bisa mempercepat upaya pengesahan APBD-P 2017. “Bagaimana kita mau mengesahkan APBD-P 2017 perhitungan dari pusat juga belum ada,” pungkasnya. (ran)