Pembentukan kantor itu atas permintaan penyelenggara pemilu. Anggaran yang minim membuat pihak-pihak terkait harus bekerjasama. “Anggaran untuk sewa kantor tidak tersedia. Makanya kita berusaha membantu,” tegasnya.
Kesbangpol, kata Fatekurahman, turut berupaya agar penyelenggaraan pemilu di Kukar berjalan sukses. Pihaknya juga tidak menginginkan tingkat golput pada Pilgub 2018 nanti tinggi, sebagaimana yang terjadi pada Pilgub 2013 lalu. Saat itu, tingkat partisipasi pemilih Kukar hanya 56 persen, dan ini sangat rendah jika dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres 2014 serta Pilbup Kukar 2015.
“Dana sosialisasi pemilu juga tidak tersedia untuk Pilgub 2018, tapi kita tetap sosialisasikan di tingkat pelajar yang sudah memasuki usia 17 tahun, wajib ikut pemilu guna memilih pemimpin daerah, tapi sosialisasi ini hanya dilakukan di sekolah yang ada di kecamatan terdekat, secara rutin dilakukan tiap hari senin saja,” paparnya.(ran)
Pembentukan kantor itu atas permintaan penyelenggara pemilu. Anggaran yang minim membuat pihak-pihak terkait harus bekerjasama. “Anggaran untuk sewa kantor tidak tersedia. Makanya kita berusaha membantu,” tegasnya.
Kesbangpol, kata Fatekurahman, turut berupaya agar penyelenggaraan pemilu di Kukar berjalan sukses. Pihaknya juga tidak menginginkan tingkat golput pada Pilgub 2018 nanti tinggi, sebagaimana yang terjadi pada Pilgub 2013 lalu. Saat itu, tingkat partisipasi pemilih Kukar hanya 56 persen, dan ini sangat rendah jika dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres 2014 serta Pilbup Kukar 2015.
“Dana sosialisasi pemilu juga tidak tersedia untuk Pilgub 2018, tapi kita tetap sosialisasikan di tingkat pelajar yang sudah memasuki usia 17 tahun, wajib ikut pemilu guna memilih pemimpin daerah, tapi sosialisasi ini hanya dilakukan di sekolah yang ada di kecamatan terdekat, secara rutin dilakukan tiap hari senin saja,” paparnya.(ran)