BPS menyarankan agar Pemkab Kukar segera menginventarisir pulau-pulau di Kukar. Sebab, semakin luas wilayah Kukar, maka potensi mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) semakin besar.
“Bisa saja Kukar mendapatkan DAU lebih besar tiap tahunnya, asal wilayah Kukar semakin jelas tanpa ada sengketa dengan wilayah lainnya,” jelasnya.
Dosen Ekonomi Unikarta, Heru Suprapto mengatakan Kukar layak mendapatkan DAU dari pusat karena kemampuan fiskal Kukar yang semakin rendah.
“Pemerintah pusat biasanya mengucurkan DAU ke daerah karena kemampuan fiskal daerah tersebut rendah, kalau APBD Kukar semakin minim, maka potensi mendapatkan DAU ada. Daulu waktu APBD Kukar besar, Kukar tidak mendapatkan DAU dari pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan pada 2018 nanti Kukar akan menerima lebih besar dari tahun ini.
“Tahun ini kita mendapatkan DAU Rp141 miliar, tahun depan bisa lebih besar 100 persen dari sekarang,” ungkap Rita. (ran)
BPS menyarankan agar Pemkab Kukar segera menginventarisir pulau-pulau di Kukar. Sebab, semakin luas wilayah Kukar, maka potensi mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) semakin besar.
“Bisa saja Kukar mendapatkan DAU lebih besar tiap tahunnya, asal wilayah Kukar semakin jelas tanpa ada sengketa dengan wilayah lainnya,” jelasnya.
Dosen Ekonomi Unikarta, Heru Suprapto mengatakan Kukar layak mendapatkan DAU dari pusat karena kemampuan fiskal Kukar yang semakin rendah.
“Pemerintah pusat biasanya mengucurkan DAU ke daerah karena kemampuan fiskal daerah tersebut rendah, kalau APBD Kukar semakin minim, maka potensi mendapatkan DAU ada. Daulu waktu APBD Kukar besar, Kukar tidak mendapatkan DAU dari pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan pada 2018 nanti Kukar akan menerima lebih besar dari tahun ini.
“Tahun ini kita mendapatkan DAU Rp141 miliar, tahun depan bisa lebih besar 100 persen dari sekarang,” ungkap Rita. (ran)