Kades Loa Kulu Ogah Mogok

TENGGARONG -  Pengurus DPC Per-kumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Kutai Kartanegara ternyata tidak satu suara untuk menutup pelayanan di tingkat desa jika ADD tahap II tidak dicairkan.

Salah satu yang tidak sepakat adalah Kades Loa Kulu Kota, Jumri. Ia mengaku tidak sepakat jika pelayanan di tingkat desa harus dikorbankan karena tidak cairnya ADD.

Menurutnya, jika DPC P-APDESI menuntut pencairan ADD itu sangat didukung, namun jika menutup pelayanan administrasi di kantor desa dan mengorbankan warga, itu tidak disepakatinya.

“Kalau menuntut hak itu nggak masalah, tapi melibatkan masyarakat dengan menutup pelayanan itu yang saya tidak suka. Kalau saya menolak,” kata Jumri usai penutupan Festival Muharram di Loa Kulu Kota.

Ia mengatakan, wacana mogok  karena ADD tidak cair itu akan mengorbankan masyarakat. “Karena masyarakat nggak tahu cerita, masalah gaji berapa, lambat dibayar, mereka nggak tahu. Masyarakat tahunya mereka datang, dilayani,” tegasnya.

Jumri mengaku, tidak ada komunikasi dengan DPC P-APDESI terkait tuntutan pencairan ADD tahap II 2017 lalu, kendati dirinya juga termasuk pengurus DPC P-APDESI Kukar.

Di sisi lain, lanjutnya, aparatur desa yang tidak gajian selama beberapa bulan termasuk hal biasa. Bahkan di tempatnya sendiri, sudah tiga bulan mereka tidak gajian karena persoalan pencairan ADD ini. “Insyah Allah minggu ini ADD cair,” ungkap JUmri.

Pencairan ADD tahap II 2017 untuk 193 desa se-Kukar masih mandek hingga akhir September lalu. Padahal, sebelummya DPC P-APDESI Kukar dijanjikan pencairan pada 25-26 September lalu.

Ketua DPC PAPDESI Kukar, Mus Mulyadi mengatakan, total besaran ADD tahap II 2017 ini mencapai Rp80 miliar lebih, jumlah ini ditambah sekitar Rp4 miliar untuk bagi hasil pajak. Namun, hingga sekarang baru sekitar 25 desa yang dicairkan ADD-nya.  (ami)