Meski pengesahan terus meleset dari target, namun Pemkab Kukar patut berbangga, nilai APBD-P 2017 diproyeksi naik hingga Rp500 miliar lebih.
“Kan awalnya diproyeksi Rp 4,1 triliun, ternyata ada peningkatan sehingga menjadi Rp 4,6 triliun atau bertambah sekitar Rp500 miliar lebih,” kata Ketua DPRD Kukar, Salehuddin.
Tambahan pendapatan di APBD-P ini berasal dari transfer dana kurang salur 2016, bantuan keuangan (Bankeu) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara untuk dana transfer triwulan III, kata Salehuddin, semestinya pemkab menerima Rp 700 miliar lebih sesuai janji Kementerian Keuangan. Namun faktanya, realisiasi dana transfer yang masuk baru Rp300 miliar.
Dengan demikian, pusat masih berhutang pada Kukar sekitar Rp400 miliar lebih. “Dana transfer ini ini untuk pembayaran TPP dan belaja wajib atau rutin yang sudah dijalankan di seluruh OPD,” bebernya.
Ia pun berharap Kementerian Keuangan segera merealisasikan dana transfer triwulan ketiga sehingga pemkab bisa menjalankan pembangunan dan pembayaran kewajiban.
“Janjinya kan 25 September kemarin, ternyata yang ditransfer itu hanya Rp300 miliar lebih. Kita berharap segera direalisasikan,” terangnya. (ami)
Meski pengesahan terus meleset dari target, namun Pemkab Kukar patut berbangga, nilai APBD-P 2017 diproyeksi naik hingga Rp500 miliar lebih.
“Kan awalnya diproyeksi Rp 4,1 triliun, ternyata ada peningkatan sehingga menjadi Rp 4,6 triliun atau bertambah sekitar Rp500 miliar lebih,” kata Ketua DPRD Kukar, Salehuddin.
Tambahan pendapatan di APBD-P ini berasal dari transfer dana kurang salur 2016, bantuan keuangan (Bankeu) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara untuk dana transfer triwulan III, kata Salehuddin, semestinya pemkab menerima Rp 700 miliar lebih sesuai janji Kementerian Keuangan. Namun faktanya, realisiasi dana transfer yang masuk baru Rp300 miliar.
Dengan demikian, pusat masih berhutang pada Kukar sekitar Rp400 miliar lebih. “Dana transfer ini ini untuk pembayaran TPP dan belaja wajib atau rutin yang sudah dijalankan di seluruh OPD,” bebernya.
Ia pun berharap Kementerian Keuangan segera merealisasikan dana transfer triwulan ketiga sehingga pemkab bisa menjalankan pembangunan dan pembayaran kewajiban.
“Janjinya kan 25 September kemarin, ternyata yang ditransfer itu hanya Rp300 miliar lebih. Kita berharap segera direalisasikan,” terangnya. (ami)