“Kendaraan operasional bagi seluruh lurah yang ada di Kukar dan saya tegaskan kembali bahwa kendaraan ini adalah kendaraan operasional bukan kendaraan jabatan,” tegas bupati.
Menurut Edi kendaraan jabatan belum diperbolehkan akan tetapi pemkab Kukar berkomitmen untuk menunjang operasional pelayanan di kelurahan sehingga ditetapkan dan dianggarkan pengadaan kendaraan operasional.
“Harus dipahami bahwa kendaraan operasional ini beda dengan kendaraan jabatan, jadi siapapun bisa menggunakannya mulai dari sekretaris, staf dapat memanfaatkan kendaraan operasional untuk keperluan kedinasan kelurahan silahkan, dan jangan disimpan di rumah lurah melainkan untuk menunjang operasional pemerintahan kelurahan terhadap layanan kepada masyarakat,” ujarnya. (prokom10/si/mh)
“Kendaraan operasional bagi seluruh lurah yang ada di Kukar dan saya tegaskan kembali bahwa kendaraan ini adalah kendaraan operasional bukan kendaraan jabatan,” tegas bupati.
Menurut Edi kendaraan jabatan belum diperbolehkan akan tetapi pemkab Kukar berkomitmen untuk menunjang operasional pelayanan di kelurahan sehingga ditetapkan dan dianggarkan pengadaan kendaraan operasional.
“Harus dipahami bahwa kendaraan operasional ini beda dengan kendaraan jabatan, jadi siapapun bisa menggunakannya mulai dari sekretaris, staf dapat memanfaatkan kendaraan operasional untuk keperluan kedinasan kelurahan silahkan, dan jangan disimpan di rumah lurah melainkan untuk menunjang operasional pemerintahan kelurahan terhadap layanan kepada masyarakat,” ujarnya. (prokom10/si/mh)