Di tingkat desa, pemberian operasional disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jika Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima besar, maka operasional RT bisa besar pula. “Besaran tidak boleh dipaksakan,” ujarnya.
Selain disebabkan besaran ADD yang tak menentu, perbedaan ini juga dikarenakan desa harus menanggung biaya operasional lembaga lain ,seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, lembaga adat, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Kalau Operasional Kelembagaan yang ada di desa tergantung kemampuan keuangan desa, sedangkan kelembagaan di tingkat kelurahan, besarannya harus sesuai dengan Analisis Standar Belanja (ASB),” katanya.
Lurah Loa Ipuh Darat, Ambo Dalle AR mengatakan, diharapkan operasional yang diterima pengurus RT bisa meningkatkan kinerja mereka. “Pengurus RT harus sigap mendata warganya, dikhawatirkan ada pendatang baru yang belum terdatayang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat yang sudah terjalin dengan baik,” harapnya. (ran)
Di tingkat desa, pemberian operasional disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jika Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima besar, maka operasional RT bisa besar pula. “Besaran tidak boleh dipaksakan,” ujarnya.
Selain disebabkan besaran ADD yang tak menentu, perbedaan ini juga dikarenakan desa harus menanggung biaya operasional lembaga lain ,seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, lembaga adat, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Kalau Operasional Kelembagaan yang ada di desa tergantung kemampuan keuangan desa, sedangkan kelembagaan di tingkat kelurahan, besarannya harus sesuai dengan Analisis Standar Belanja (ASB),” katanya.
Lurah Loa Ipuh Darat, Ambo Dalle AR mengatakan, diharapkan operasional yang diterima pengurus RT bisa meningkatkan kinerja mereka. “Pengurus RT harus sigap mendata warganya, dikhawatirkan ada pendatang baru yang belum terdatayang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat yang sudah terjalin dengan baik,” harapnya. (ran)