Pengendalian inflasi yang telah dilakukan sudah menyentuh substansinya, setelah rakor harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan pada kelompok yang diberdayakan yang selalu dicek.
“Adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu, supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya dari perjalanan itu memberikan pelajaran bagi kita, jika semuanya bekerja dengan satu arah persoalan besar dipecahkan dengan baik,” kata Edi.
Pengendalian inflasi sangat erat dengan kondisi pangan, fenomena alam dan adanya perang. Kebijakan Pemerintah Pusat hingga ke daerah, dimana Kukar terutama dinas terkait harus cepat tanggap apa yang harus dilakukan.
Kebijakan yang dilakukan secara nasional akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara. Kalau tidak dilakukan dengan baik tentunya akan membawa pada situasi kondisi akan terjadi ditengah masyarakat.
“Ápa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan bagaimana upaya untuk mendorong pemberdayaannya dengan baik. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tidak bisa datang”, ujarnya.
Kepada para camat, kades dan lurah, Edi menekankan agar bisa melihat situasi dengan baik untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan kepadanya. Supaya program pengendalian inflasi salah satu kegiatannya pangan murah betul-betul sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.
“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” pintanya.
Ia berharap dalam melaksanakan kegiatan pangan murah harus benar-benar ditetapkan titik-titiknya yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah kebawah. Dipastikan yang membeli benar-benar masyarakat menengah kebawah jangan sampai sasarannya tidak tepat. “Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Rakor berlangsung dengan dialog bersama Kepala OPD terkait yang juga diikuti oleh pemerintah kecamatan dan desa melalui zoom. (prokom06/sd/mh)
