Puluhan Kades Tuntut Pencairan ADD

Imbasnya, sebanyak 193 desa se Kukar tidak bisa melaksanakan kegiatan. Selain itu, kades dan perangkatnya hingga pekerja sosial belum mendapatkan gaji hingga enam bulan lamanya.

“Permasalahannya sampai sekarang desa tidak bisa cairkan ADD tahap II. Padahal ADD itu sumber pendapatan dan penghasilan desa,” kata ketua DPC P-APDESI Kukar yang juga Kades Embalut, Mus Mulyadi.

Padahal, kata Mus Mulyadi, Pemerintah Pusat sudah mencairkan dana transfer triwulan kedua ke Pemkab Kukar beberapa waktu lalu sehingga desa memiliki hak untuk mencairkan ADD.

Nyatanya, dana transfer yang sebagian harusnya dialokasikan untuk ADD tahap kedua tidak bisa dicairkan. “Informasi kepala BPKAD, dana transfer triwulan kedua itu fokus bayar utang sehingga ADD tahap kedua tidak bisa dicairkan,” jelasnya.

“Selain itu, kita beberapa waktu lalu juga diminta mengumpulkan berkas, tapi hampir sebulan ini tidak kunjung ada pencairan,” keluhnya.

Untuk itu, lanjut Mus Mulyadi, lades yang berkumpul hari ini untuk melakukan konsolidasi dan memberi peringatan pada pemkab. “Jika pertemuan yang kita agendakan Jumat (22/9) nanti tidak ada titik temu, maka Senin (25/9) depan kesepakatan kami sesuai surat yang disampaikan akan tutup semua pelayanan,” ancamnya.

Kabid Anggaran BPKAD Kukar, Hairun mengungkapkan sebenarnya alokasi ADD tahap kedua sebesar Rp 43 Miliar sudah siap dicairkan. Hanya saja pencairan ini harus menunggu tanda tangan kepala BPKAD.

Sebab, kata dia, kepala BPKAD yang memiliki kewenangan menandatangani SP2D pencairan ADD tahap kedua. “Dana sudah disiapkan, tapi karena kepala BPKAD keluar daerah dan belum tanda tangan SP2D maka menunggu,” bebernya.

Diketahui, Kepala BPKAD Ahani Fahdianur Diani sedang mendampingi Bupati Kukar Rita Widyasari ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta membahas lifting migas dengan Dirjen Migas. “Besaran ADD tahap kedua Rp43 Miliar untuk 193 desa,” tutur Hairun.

Disinggung soal penyebab lambatnya pencairan ADD tahap kedua 2017 ini, Hairun mengaku jika anggaran untuk ADD tahap kedua sebelumnya dialihkan untuk pembayaran gaji pengawai dan lainnya. “Ya untuk gaji, kalau tidak dibayar itu maka nanti kita nggak gajian, DPRD juga,” terangnya. (ami)

Puluhan Kades Tuntut Pencairan ADD

Berita Terkait

Dugaan Korupsi KPU 2024, Kejari Kukar Siapkan Penyidikan

Karhutla Dekat Sekolah di Kahala Kukar, Siswa Diminta Waspadai ISPA

Antrean BBM Subsidi Mengular Tapi Pertamini Marak, Pertamina Sebut Pelanggaran Bisa Terjadi dari Berbagai Sisi

23 Pelajar Terjaring Razia Satpol PP, Ketua DPRD Kukar Pertanyakan Pengawasan

Tokoh Politik Senior Kaltim Asal Kukar Tutup Usia di Bogor

Batal Diturap, BPJN Siapkan Jembatan Rp65 Miliar Atasi Longsor di Jembayan

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini