Sunggono mengatakan, penyelenggaraan KLHS wajib dilaksanakan
ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap RTRW termasuk rencana rincian yaitu
RDTR, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah serta termasuk
kebijakan, rencana atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko
terhadap lingkungan hidup.
“Beberapa catatan penting mengingatkan kita bersama, betapa
pentingnya menempatkan RPJPD dan RPJMD kedepan ke dalam platform Perlindungan
dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kukar berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kukar,”
ujarnya.
Sementara itu Sekretaris DLHK, Kukar M Taufik mengatakan, pembekalan materi
penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045
di Kukar ditujukan kepada seluruh tim penyusun KLHS TPJPD memiliki beberapa
tujuan diantaranya, memahami 11 tahapan penyusunan KLHS dan memahami analisis
terhadap 17 TPB. (prokom02/si/mh)
Sunggono mengatakan, penyelenggaraan KLHS wajib dilaksanakan
ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap RTRW termasuk rencana rincian yaitu
RDTR, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah serta termasuk
kebijakan, rencana atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko
terhadap lingkungan hidup.
“Beberapa catatan penting mengingatkan kita bersama, betapa
pentingnya menempatkan RPJPD dan RPJMD kedepan ke dalam platform Perlindungan
dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kukar berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kukar,”
ujarnya.
Sementara itu Sekretaris DLHK, Kukar M Taufik mengatakan, pembekalan materi
penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045
di Kukar ditujukan kepada seluruh tim penyusun KLHS TPJPD memiliki beberapa
tujuan diantaranya, memahami 11 tahapan penyusunan KLHS dan memahami analisis
terhadap 17 TPB. (prokom02/si/mh)