Wabup H Rendi mengatakan LPj pelaksanaan APBD TA 2022 yang disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diudit BPK RI.
BPK RI memberikan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemkab Kukar TA 2022. Ini adalah WTP yang ke-10 kalinya.
“Kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legislatif dan seluruh kepala OPD,” ujarnya.
Realisasi TA 2022 adalah sebesar Rp7,4T atau sebesar 130,14% dari anggaran sebesar Rp5.7 T. Realisasi tersebut lebih dari target.
Untuk belanja daerah TA 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.4 T atau 83,50% dari anggaran. “Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” sebutnya. (prokom01/sd/mh)
Wabup H Rendi mengatakan LPj pelaksanaan APBD TA 2022 yang disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diudit BPK RI.
BPK RI memberikan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemkab Kukar TA 2022. Ini adalah WTP yang ke-10 kalinya.
“Kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legislatif dan seluruh kepala OPD,” ujarnya.
Realisasi TA 2022 adalah sebesar Rp7,4T atau sebesar 130,14% dari anggaran sebesar Rp5.7 T. Realisasi tersebut lebih dari target.
Untuk belanja daerah TA 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.4 T atau 83,50% dari anggaran. “Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” sebutnya. (prokom01/sd/mh)