Abdul Rasid memberikan penilaian pada visi misi Kutai Kartanegara Inovasi Berdaya Saing Mandiri (Kukar Idaman). Inovasi secara grand strategi memiliki makna substansi yang diarahkan kepada pertama, reformasi birokrasi dalam aspek pelayanan public, yang terdiri dari dua aspek minset dan sikap mental aparatur birokrasi dan daya dukung teknologi informasi atas layanan publik.
Kedua, upaya untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan ragam model pembiayaan pembangunan daerah yang diorientasikan kepada peningkatan peningkatan asli daerah (PAD).
“Terhadap kedua makna nilai dalam kata inovasi ini, tentunya akan memberikan dampak besar kepada unsur daya saing dan kemandirian semakin terwujud,” kata Rasid.
Dirinya juga menyampaikan pokok-pokok pikiran sebanyak 10 hal yang diharapkan ada pembenahan dalam berjalannya roda organisasi untuk pembangunan Kukar Idaman.
10 hal tersebut ialah, upaya peningkatan usaha dan ragam PAD yang lebih optimal di masing-masing OPD, penataan dan pemanfaatan asset daerah lebih-lebih yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan otoritas IKN di Kukar saat ini, pelaksanaan waktu lelang oleh OPD terjadwal dengan baik yaitu memperhatikan tingkat penyerapan dan kualitas pekerjaan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, peningkatan kualitas kerja pembiayaan sebagai model implementasi tanggungjawab sosial perusahaan atas pembangunan daerah dengan pihak perusahaan di daerah, peningkatan infrastruktur dasar layanan listrik air kesehatan pendidikan, pengelolaan pengembangan dan peningkatan aset kebudayaan daerah yang lebih profesional maju dan akuntabel, pengelolaan pengembangan dan peningkatan kualitas pembangunan SDM dan usaha pertanian dalam arti luas, program 50 juta rupiah per RT di tingkat kelurahan diusulkan dikelola langsung oleh kelurahan dan tanggapan pokok-pokok pikiran yang ke 10 aialah peningkatan alokasi dan kualitas bantuan pendidikan dan beasiswa di daerah.
“Dari yang disampaikan ini, kami secara khsusu menggaris bawahi terkait pengelolaan program 50 juta rupiah per-RT di kelurahan sebaiknya dikelola langsung oleh pihak kelurahan” tegas Rasid.
Editor: Aspian Nur