“Nah, waktu rapat evaluasi pendapatan Juli 2017 lalu, ternyata sektor ini paling rendah,” kata Totok kepada Koran Kaltim.
Totok mengungkapkan, dari ratusan PNS atau pensiunan yang menempati rumah dinas tersebut, baru satu atau dua orang yang membayar sewa sehingga realisasinya masih di angka nol persen.
“Contoh rumah dinas pemkab yang disewakan itu ada di Rapak Mahang. Sewanya perbulan, hanya dari ratusan yang menepati mungkin yang bayar baru satu atau dua orang, makanya realisasi PAD-nya nol persen sekian,” ungkap Totok.
Namun, Totok mengaku tidak tahu persis berapa biaya sewa rumah dinas itu karena penetapannya dilakukan pada tahun 1990-an lalu. Berapapun besarannya, akan dilakukan penyesuaian mengingat penetapan sewa itu dilakukan puluhan tahun lalu. “Jadi (nanti) target kita bukan Rp400 juta, bisa dua kali lipatnya,” tegas Totok.
Kabid Kabid Aset BPKAD Kukar, Ahmad Marisi mengungkapkan tunggakan sewa rumah dinas ini bahkan menjadi temuan BPK Kaltim. “Bahkan di 2016 lalu ada menunggak. Di 2017 ini juga. Nah, penagihan itu di Bapenda,” beber ahmad Marisi.
Ia mengatakan, rumah dinas itu memang diperuntukan untuk PNS yang belum memiliki rumah. Saat itu Surat Izin Penghunian (SIP) terbit pada 1 Juli 1991 silam. “Jadi rumah itu adalah rumah sewa yang kemudian bisa dibeli oleh pemilik SIP,” katanya.
Jumlahnya, kata dia, saat ini berdasarkan data BPKAD mencapai 427 unit yang tersebar di 18 kecamatan se-Kukar. Di Tenggarong sendiri rumah dinas yang disewakan menapai 179 unit yang terletak di Jl Baong, Perumahan Rapak Mahang, Kelurahan Timbau.
“Awalnya itu kan rumah semi permanen (kayu). Nah sekarang karena banyak direnovasi, jadi banyak yang beton. Ukuran rumahnya saat itu 4x8 dan tanah seluas 15x20 meter persegi,” beber Aden, sapaan akrabnya.
Sementara untuk biaya sewa, kata Aden, ada hitungan tersendiri yang bergantung gaji PNS tersebut. “Sekarang kita melakukan inventarisir, betulkah pemilik SIP yang tinggal di sana dan lain-lain,” pungkas Aden. (ami)
