Rapat Koordinasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (Rakor RBPK) terkait hal itu digelar Bupati Kutai Kartanegara H Edi Damansyah Selasa (24/1/2023) hari ini di Ruang Serbagun.
Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Kartanegara, Kodim 0906/KKR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial serta perangkat daerah lainnya dihadirkan dalam rakor ini.
Saat ini angka kemiskinan di Kutai Kartanegara dari tahun 2021 ke tahun 2022 sudah terurai dengan baik dan ada pendekatan yang harus disinergikan antara kerja pemkab dengan kantor statistik.
“BPS sudah melakukan survei secara makro dan sampling tapi kami ingin secara mikro. Dari situ didapat data kemiskinan ekstrim dari pemerintah pusat melalui Bappenas ke Bappeda karena masih ada beberapa data yang kami ragukan dan kami cross check lagi,” ujar Edi kepada Korankaltim.com.
Untuk program rehab rumah pemkab bekerjasama dengan Kodim 0906/KKR sementara Disperkim Kutai Kartanegara memverifikasi, sudah ada 800 rumah dari 3.011 yang akan direhab,” jelasnya.
Jumlah 800 rumah ini pun masih terus dicek ulang seperti yang dilaporkan oleh Kodim kalau dari 800 itu ada yang sesuai dan ada juga yang tidak.
“Misalnya ada rumah permanen dan punya mobil masuk dalam data itu. Yang seperti itu tidak mungkin diberikan bantuan. Kami cek ulang karena kami ingin fokus dan detail. Dosa bersama kalau bantuan ini tidak tepat sasaran kepada mereka yang berhak,” tegas Edy.
Rakor sendiri digelar untuk persiapan kerja di tahun 2023 terkait penanganan kemiskinan ekstrim. Di awal Februari bulan depan pemkab kembali menggelar Rakor untuk memastikan masing-masing dinas atau perangkat daerah terkait program kegiatannya yang menuju kepada indikator kemiskinan dapat terhimpun dengan baik.
“Tahun ini kami bisa melakukan ukuran atau penilaian secara mandiri. Kami bisa menangani kemiskinan di Kutai Kartanegara. Indicator kemiskinan ekstrim diantaranya rumah tidak layak huni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ucap Edi.
Editor: Aspian Nur