Penghasilan Wakil Rakyat Naik

TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara masih menunggu angka layak kenaikan tunjangan anggota DPRD Kukar dari lembaga independen. Kenaikan itu meliputi tunjangan perumahan, transportasi hingga tunjangan beras. 

Perda yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor  18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD bahkan sudah disahkan sejak bulan lalu. Nanti, setelah hasil hitung-hitungan oleh lembaga independen ihwal berapa tunjangan yang layak diterima para wakil rakyat itu kelar, maka akan dibuat aturan turunan berupa perbup.

“Sekarang masih dihitung-hitung oleh  lembaga yang kompeten,” kata Sekretaris DPRD Kukar, Ridha Darmawan kepada Koran Kaltim, Senin (11/9) di DPRD Kukar.

Menurut Ridha, wakil DPRD berhak mendapatkan tunjangan karena bagian dari anggota parlemen. “Selama ini anggota DPRD sudah mendapatkan tunjangan rumah tinggal sebesar Rp12 juta per bulan, dan juga mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Kutai Kartanegara,  Toni Nurhadi mengatakan, prinsip penerapan PP 18/2017 adalah menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Itu artinya apabila keuangan Pemkab Kukar yang sedang defisit, kenaikan semestinya bisa ditunda. “TPP ASN saja dikurangi karena menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” ungkap Toni.

Kalaupun harus naik, Toni menyarankan agar dilakukan secara bertahap dan tidak signifikan. “Jangan kebesaran, efisiensi anggaran sulit terwujud dengan pola tanpa kepatutan,” cetusnya.(ran)