“Bisa dikatakan wilayah Kaltim, khususnya Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar mencirikan identitas wajah IKN yang sangat pas, khas dan tepat,” katanya kepada korankaltim.com, Rabu (28/12/2022).
Ia menyebutkan generasi muda milenial, mahasiswa, dan pemuda serta masyarakat asli Kaltim sangat mendukung pembangunan IKN. Dirinya pun secara kelembagaan dan pribadi sangat mendukung namun demikian perlu diantisipasi agar kemajuan pembangunan IKN dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat atau kearifan lokal wilayah Kaltim.
“Jangan sampai warga lokal nantinya hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Bagi pemuda asli Kaltim harus mulai bersiap diri dari sekarang, karena cepat atau lambat bakal ada migrasi secara besar-besaran penduduk ke Kaltim setelah pemerintahan nanti pindah ke IKN Nusantara,” sebutnya.
Akan ada persaingan SDM antara warga pendatang dan lokal, sehingga warga lokal memang harus siap untuk bisa bersaing. Dirinya mengajak agar para generasi milenial Kaltim menjadi sosok pemuda penggerak, agar bisa terlibat langsung dipembangunan IKN Nusantara.
Penetapan wilayah Kaltim sebagai IKN juga dinilai sangat tepat, walau jaman era Presiden Soekarno sempat mencuat nama Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai IKN. Adapun pertimbangan pemindahan IKN ke Kaltim disebabkan berbagai faktor, yakni pertama, hampir 70 persen penduduk Indonesia ada di pulau Jawa. Selain itu, produk domestik regional bruto (PDRB) juga didominasi pulau jawa. Konvensi lahan juga lumayan besar di Jawa.
“Penduduk yang paling terpadat ada di pusat ibu kota Jakarta, meski wilayahnya kecil total penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 12 juta. Artinya, kepadatan penduduk di Kota Jakarta mencapai 17.013 jiwa perkilometer persegi, ditambah beban buruknya faktor lingkungan dan polusi udara,” jelasnya.
Fadlur juga memastikan dipilihnya Kaltim, karena faktor infrastruktur pendukungnya juga sudah sangat terpenuhi, dengan adanya dua bandara di Balikpapan dan Samarinda, dan pelabuhan laut besar di Balikpapan. Potensi bencana alam di Kaltim juga sangat kecil, karena masih jauh pertemuan lempeng australia dan pasifik dari Kalimantan. Masyarakat Kaltim juga sangat heterogen mencirikan sebagai wajah ibu kota yang pluralis, toleran, sehingga sudah sangat tepat dan pas sebagai IKN Nusantara.
“Ide pertama pemindahan IKN ke luar Jawa digagas oleh Presiden Pertama RI yakni Bung Karno pada Tahun 1957 pada saat kunjungan di Palangkaraya Kalteng. Selanjutnya ada beberapa kajian IKN pada Tahun 2009 hingga 2010. Baru kemudian, Presiden Joko Widodo yang berani mengambil kebijakan tegas dan strategis terkait pemindahan IKN dengan ditetapkannya UU 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara di Kaltim,” pungkas Fadlur.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
