Aparatur Desa Rempanga Belum Gajian Lima Bulan

TENGGARONG  – Defisit anggaran yang dialami Pemkab Kutai Kartanegara ternyata berimbas pada pembayaran gaji di level desa. Selama lima bulan, kepala desa (Kades) dan aparaturnya belum menerima gaji.

Gaji aparatur desa memang bergantung dari APBD Kukar. Sebab gaji mereka diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan Dana Desa (DD) yang dialokasikan dari APBN tidak bisa digunakan karena sepenuhnya untuk pembangunan.

“Ia. Sekitar lima bulan kami belum gajian,” kata Kepala Desa Rempanga, Sarpidi Ali didampingi Kaur  Keuangan, Adi Purnomo saat ditemui sejumlah media di kantornya, Rabu (6/9).

Diketahui, pembayaran gaji kades, sekdes perangkat desa seperti kaur, staf hingga honorium petugas sosial desa diatur dalam Perbup Kukar Nomor 8/2016.

Di tengah kondisi defisit anggaran, pendapatan desa juga semakin berkurang seiring terbitnya Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1/2015 bahwa tidak boleh ada pungutan pada warga untuk keperluan administrasi. “Jadi PAD kita juga berkurang karena tidak boleh menarik uang administrasi,” kata Adi Purnomo.

Meski demikian, keterlambatan ini sudah menjadi hal biasa bagi kades dan perangkatnya. Bahkan pernah perangkat Desa Rempanga tidak gajian hingga delapan bulan. “Namanya untuk pengabdian, bahkan pernah delapan bulan belum gajian,” bebernya.

Namun, kata dia, waktu itu keterlambatan gaji itu bukan karena faktor anggaran, melainkan pengurusan administrasi keuangan yang terlambat. “Kalau sekarang memang nggak ada uang,” terangnya. (ami)