Warga Muara Enggelam Minta Kapasitas Listrik Ditingkatkan
1 menit baca2.559 kali dibaca
TENGGARONG – Keinginan warga Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara untuk menikmati listrik sepenuhnya dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal belum bisa terpenuhi karena daya pembangkit tersebut terbatas.
Sejauh ini, warga hanya bisa menikmati 240 watt/rumah, total ada 150 rumah di Muara Enggelam. Kondisi ini membatasi warga jika ingin menikmati lampu, mesin cuci hingga televisi dalam waktu bersamaan.
Kapasitas 240 watt/rumah ini karena keterbatasan PLTS Komunal yang hanya menghasilkan 30 kilowatt peak (kWp). Warga menuntut agar kapasitas itu ditingkatkan hingga 400 watt/rumah.
“Warga tidak bisa menonton televisi. Kalau siang TV nyala maka otomatis malam hari televisi dimatikan. Karena tidak bisa menonton TV sambil menyalakan lampu secara bersamaan,” kata Camat Muara Wis, Arianto belum lama ini.
Diketahui, selama ini PLTS tersebut dikelola BUMDes Muara Enggelam. Untuk operasional, warga iuran Rp100 ribu per bulan/rumah dengan pendapatan Rp15 juta/bulan. Pendapatan ini kemudian dikurangi operasional, gaji dan teknisi Rp5 juta/bulan. Sehingga dalam sebulan mendapatkan penghasilan bersih Rp10 juta. “Kalau setahun kan tinggal dikali 12 bulan, jadinya sekitar Rp120 juta,” katanya.
Untuk memenuhi keinginan warga, maka PLTS komunal tersebut harus ditingkatkan kapasitasnya. Dengan biaya hingga Rp1 miliar lebih. Dengan pendapatan BUMDes ini, maka setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mengumpulkan biaya peningkatan itu. “Kita perlu biaya Rp 1 miliar untuk menambah baterai agar daya listrik di sini meningkat,” tuturnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kukar, Slamet Hadiraharjo mengatakan kapasitas PLTS komunal di Muara Enggelam mencapai 30 kWp. Kapasitas PLTS ini sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. “Tinggal menambah panel dan baterai kalau mau meningkatkan kapasitas daya listriknya,” kata Slamet.
Namun, pemkab belum bisa memenuhi keinginan warga untuk peningkatan kapasitas listrik karena kondisi keuangan yang defisit. Apalagi di desa lain masih banyak yang mengalami krisis listrik. (ami)
