Wahyudi menambahkan, laporan yang masuk ke posko tersebut langsung ditanggani oleh Komnas HAM. Demi keamanan, identitas pelapor tidak dipublikasi. “Jenis laporannya dan data pelapornya wajib dirahasiakan demi keamanan si pelapor,” katanya.
Meski posko pengaduan pelanggaran HAM sudah ditutup, akan tetapi masyarakat Kukar tetap bisa melaporkan apabila ada pelanggaran HAM yang yang dilakukan perusahaan tambang, perkebunan atau pihak lain. Laporan bisa disampaikan ke Lakpesdam NU Kukar. “Laporan akan diproses cepat karena sudah terkoneksi online dengan Komnas HAM,” jelasnya.
Posko yang dibuka Kamis lalu diresmikan oleh Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah didampingi fungsioner bagian pengaduan masyarakat. Pengaduan posko atas pelanggaran HAM langsung dikontrol Komnas HAM. “Harapan kami masyarakat Kukar bisa tetap mengadu jika terjadi pelanggaran HAM di Kukar,” pungkasnya. (ran)
Wahyudi menambahkan, laporan yang masuk ke posko tersebut langsung ditanggani oleh Komnas HAM. Demi keamanan, identitas pelapor tidak dipublikasi. “Jenis laporannya dan data pelapornya wajib dirahasiakan demi keamanan si pelapor,” katanya.
Meski posko pengaduan pelanggaran HAM sudah ditutup, akan tetapi masyarakat Kukar tetap bisa melaporkan apabila ada pelanggaran HAM yang yang dilakukan perusahaan tambang, perkebunan atau pihak lain. Laporan bisa disampaikan ke Lakpesdam NU Kukar. “Laporan akan diproses cepat karena sudah terkoneksi online dengan Komnas HAM,” jelasnya.
Posko yang dibuka Kamis lalu diresmikan oleh Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah didampingi fungsioner bagian pengaduan masyarakat. Pengaduan posko atas pelanggaran HAM langsung dikontrol Komnas HAM. “Harapan kami masyarakat Kukar bisa tetap mengadu jika terjadi pelanggaran HAM di Kukar,” pungkasnya. (ran)