“Sampai saat ini cakupan kepesertaan di wilayah Kukar untuk tenagakerja aktif sebanyak 18.581 tenaga kerja, terdiri dari 15.863 tenaga kerja penerima upah/formal, 770 tenaga kerja bukan penerima upah/informal, dan 1.948 tenaga kerja di sector jasa konstruksi,” kata Budi Jatmiko kepada Koran Kaltim, kemarin.
Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja informal itu dengan program jaminan kecelakaan, hari tua, dan kematian. Sedangkan untuk tarif yang akan disetorkan, tidak ditarget berapa per hari atau perbulan. Namun pada prinsipnya, untuk hitungan soal jaminan sosial khusus buat pekerja informal berdasarkan UMK di masing-masing daerah.
“Khusus pekerja informal atau BPU wajib mengikuti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Dan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan khusus buat pekerja informal ini, menandakan bahwasanya sekarang pemerintah tidak lagi memperlakukan diskriminasi atau pembatasan jaminan kepada pekerja di sektor informal dan mereka wajib untuk dilindungi,” terangnya. (ind)
“Sampai saat ini cakupan kepesertaan di wilayah Kukar untuk tenagakerja aktif sebanyak 18.581 tenaga kerja, terdiri dari 15.863 tenaga kerja penerima upah/formal, 770 tenaga kerja bukan penerima upah/informal, dan 1.948 tenaga kerja di sector jasa konstruksi,” kata Budi Jatmiko kepada Koran Kaltim, kemarin.
Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja informal itu dengan program jaminan kecelakaan, hari tua, dan kematian. Sedangkan untuk tarif yang akan disetorkan, tidak ditarget berapa per hari atau perbulan. Namun pada prinsipnya, untuk hitungan soal jaminan sosial khusus buat pekerja informal berdasarkan UMK di masing-masing daerah.
“Khusus pekerja informal atau BPU wajib mengikuti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Dan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan khusus buat pekerja informal ini, menandakan bahwasanya sekarang pemerintah tidak lagi memperlakukan diskriminasi atau pembatasan jaminan kepada pekerja di sektor informal dan mereka wajib untuk dilindungi,” terangnya. (ind)