Ironisnya, ganti rugi alih fungsi lahan warga itu tidak dibayarkan kepada pemilik lahan, melainkan ke kelompok tani di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja.
“Lahanya yang sudah tergarap itu sekirtar 35 hektar, ganti ruginya sekitar Rp 6 Miliar. Jika dihitung, satu hektare dibeli Rp 185 juta oleh perusahaan. Nah, pembebasannya itu bukan kepada kami, tapi ke warga Kuala Samboja,” bebernya.
Padahal, kata dia, warga memiliki legalitas terhadap lahan tersebut. Itu juga diperkuat dengan adanya bagi hasil selama lahan itu ditanami sawit oleh PT AJP. Namun belakangan, lahan itu tidak diakui PT AJP.
“Kami setiap bulan menerima Rp100 ribu/hektare, paling mahal Rp200 ribu/hektare dari bagi hasil itu. Padahal perjanjian bagi hasil antara warga dan PT AJP adalah 70 persen untuk warga dan 30 persen untuk perusahaan,” ungkap Ismail.
Warga yang geram kemudian mendatangi kantor PT AJP untuk mempertanyakan kejelasan lahan dan ganti rugi. Warga pun ditemui Humas PT AJP, Minggo. Sayang, dalam pertemuan itu, warga tidak mendapat jawaban memuaskan.
Sebab, Minggo hanya bisa memberikan janji bahwa akan ada pertemuan lagi antara warga, PT AJP dan PT Singlurus Pratama. Namun lagi-lagi, waktu pertemuan belum bisa ditetapkan.
“Saya harus izin dulu ke pimpinan dan komunikasi dengan PT Singlurus Pratama, saya nggak bisa janji tapi mohon beri saya waktu,” ungkap Minggo saat pertemuan dengan warga.
Ditemui usai pertemuan, Minggo mengaku jika sebenarnya ada komplik kepemilihan lahan antara pemilik lahan dan salah satu kelompok tani di Kuala Samboja. Untuk itu, berdasarkan hasil pertemuan di beberapa waktu lalu, kasus ini diserahkan ke Pemerintan Kecamatan Samboja. (ami)
