Menurut Totok, ada dua karakter wajib pajak, yakni mereka sadar membayar pajak dan mereka yang tidak. Namun, karena tak adanya sanksi, mereka yang sadar pajak kemudian ikut-ikutan tak membayar pajak. “Tugas berat kita bagaimana memberikan pemahaman bahwa membayar pajak ada sebuah kewajiban,” ujarnya.
Pemkab Kukar tahun ini menargetkan PAD sebesar Rp436 miliar.
Pengamat Kebijakan Publik, Toni Nurhadi menyarankan agar Pemkab Kukar melakukan Judicial Review (JR) UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi.
Sebab, jika hanya mengandalkan pajak dari pedagang kecil atau pribadi tidak akan mempu mendongkrak PAD. Dalam kata lain, pemkab harus menyasar pajak dan retribusi dari seltor usaha perkebunan kelapa sawit dan batu bara yang marak di Kukar.
“Alur transaksi perkebunan kelapa sawit dan batu bara sangat besar di Kukar, tapi Kukar tidak menerima sepeserpun dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kukar hanya menerima DBH dari sektor batu bara saja, semua diambil alih oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya. (ran)
Menurut Totok, ada dua karakter wajib pajak, yakni mereka sadar membayar pajak dan mereka yang tidak. Namun, karena tak adanya sanksi, mereka yang sadar pajak kemudian ikut-ikutan tak membayar pajak. “Tugas berat kita bagaimana memberikan pemahaman bahwa membayar pajak ada sebuah kewajiban,” ujarnya.
Pemkab Kukar tahun ini menargetkan PAD sebesar Rp436 miliar.
Pengamat Kebijakan Publik, Toni Nurhadi menyarankan agar Pemkab Kukar melakukan Judicial Review (JR) UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi.
Sebab, jika hanya mengandalkan pajak dari pedagang kecil atau pribadi tidak akan mempu mendongkrak PAD. Dalam kata lain, pemkab harus menyasar pajak dan retribusi dari seltor usaha perkebunan kelapa sawit dan batu bara yang marak di Kukar.
“Alur transaksi perkebunan kelapa sawit dan batu bara sangat besar di Kukar, tapi Kukar tidak menerima sepeserpun dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kukar hanya menerima DBH dari sektor batu bara saja, semua diambil alih oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya. (ran)