Diketahui, Kukar merupakan nominasi TPID kabupaten/kota berprestasi wilayah Kalimantan urutan kedua setelah kota Bontang.
Plt Kabag Ekonomi Setkab Kukar, Haryo Martani menyebutkan, Pemkab Kukar masih belum puas akan nominasi tersebut. Menurutnya, angka penilaian antara Kukar dan Bontang sangat terpaut tipis, sehingga pihaknya akan kembali berbenah untuk penilaian untuk 2020 mendatang.
Penghargaan tersebut diberikan atas terjaminnya harga barang pokok dan ketersediaan yang tidak terganggu.
Kurangnya, kata Haryo, proses pengendalian itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap penilaian.
"Sebenarnya secara umum semuanya sudah bagus, hanya saja kita kekurangan dokumentasi proses (pengendalian inflasi,red)," kata Haryo kepada media.
Selama ini, proses pengendalian inflasi itu tidak terlaporkan kepada kepala daerah. Plt Bupati Kukar, Chairil Anwar menyampaikan agar hal-hal kecil seperti dokumentasi penilaian itu dilakukan dengan baik ke depannya.
"Jadi ada dua yang saya catat di kepala saya. Yakni adanya kebijakan dalam bentuk regulasi dan pimpinan selalu mendapat laporan tepat waktu," pungkasnya. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan