Untuk bisa mendapatkan DID, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi daerah. Salah satunya, memenuhi kepatuhan penyampaian penyesuaian APBD 2020. Kemudian, pelaporan belanja kesehatan dan belanja bansos dalam rangka pencegahan ataupunpenanganan Covid-19. Syarat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/PMK.07/2020 dan PMK 35/PMK.07/2020.
Pemkab Kukar dinilai memenuhi syarat-syarat tersebut. DID ini nantinya akan dialokasikan ke bidang kesehatan. Kepala Dinkes Kukar, Martina Yulianti menyebut, pihaknya akan membeli alat terapi plasma konvalesen yang harganya berkisar Rp700 juta. Kemudian membeli alat diagnosa Polymerase Chain Reaction (PCR) berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) seharga Rp600 juta, juga alat tes sirologi.
Sisanya dananya bakal dipergunakan untuk membeli reagen atau pereaksi kimia, hingga belanja bahan habis pakai (BHP) lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaannya sampai anggaran di tahun depan dapat dicairkan.
"Kami siap-siap menyimpan bahan habis pakai hingga awal tahun depan, dimana penganggaran yang wajar belum bisa dicairkan biasanya. Jadi kami akan menjamin dulu Reagen atau BHP termasuk APD," pungkasnya. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
Untuk bisa mendapatkan DID, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi daerah. Salah satunya, memenuhi kepatuhan penyampaian penyesuaian APBD 2020. Kemudian, pelaporan belanja kesehatan dan belanja bansos dalam rangka pencegahan ataupunpenanganan Covid-19. Syarat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/PMK.07/2020 dan PMK 35/PMK.07/2020.
Pemkab Kukar dinilai memenuhi syarat-syarat tersebut. DID ini nantinya akan dialokasikan ke bidang kesehatan. Kepala Dinkes Kukar, Martina Yulianti menyebut, pihaknya akan membeli alat terapi plasma konvalesen yang harganya berkisar Rp700 juta. Kemudian membeli alat diagnosa Polymerase Chain Reaction (PCR) berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) seharga Rp600 juta, juga alat tes sirologi.
Sisanya dananya bakal dipergunakan untuk membeli reagen atau pereaksi kimia, hingga belanja bahan habis pakai (BHP) lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaannya sampai anggaran di tahun depan dapat dicairkan.
"Kami siap-siap menyimpan bahan habis pakai hingga awal tahun depan, dimana penganggaran yang wajar belum bisa dicairkan biasanya. Jadi kami akan menjamin dulu Reagen atau BHP termasuk APD," pungkasnya. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi