Saat ini, menurut Hamly, lahan yang sudah tersertifikasi ada sebanyak 516 KK yang masing-masing seluas 1,25 hektare dengan rincian 0,25 hektare untuk lahan pekarangan dan 1 hektare untuk lahan usaha.
“Sekarang masih dalam proses oleh pemerintah desa setempat, ada sebanyak 550 KK yang harus disertifikasi dan baru 516 yang sudah ada SK-nya, jadi masih ada kekurangan 34 yang belum sertifikasi,” terangnya.
Hamly menegaskan yang menjadi lahan pengembangan IKN adalah Jonggon A, B, C dan D. Untuk desa Jonggon A dan B sertifikasinya sudah rampung terlebih dahulu karena merupakan lahan transmigrasi era 80-an.
“Untuk Jonggon C dan D ini kan penempatan mereka tinggal di sana mulai 2002-2003 yang memang belum ada jatah sertifikat dan menjadi utang dari pemkab pengerjaannya,” tegasnya.
“kita akan buatkan format surat agar Bagian Hukum menerbitkan SK bupati dan kemudian setelah itu ke BPN agar disertifikasi,” pungkas Hamly. (*)
Penulis : */M Heriansyah
Editor : Hendra
Saat ini, menurut Hamly, lahan yang sudah tersertifikasi ada sebanyak 516 KK yang masing-masing seluas 1,25 hektare dengan rincian 0,25 hektare untuk lahan pekarangan dan 1 hektare untuk lahan usaha.
“Sekarang masih dalam proses oleh pemerintah desa setempat, ada sebanyak 550 KK yang harus disertifikasi dan baru 516 yang sudah ada SK-nya, jadi masih ada kekurangan 34 yang belum sertifikasi,” terangnya.
Hamly menegaskan yang menjadi lahan pengembangan IKN adalah Jonggon A, B, C dan D. Untuk desa Jonggon A dan B sertifikasinya sudah rampung terlebih dahulu karena merupakan lahan transmigrasi era 80-an.
“Untuk Jonggon C dan D ini kan penempatan mereka tinggal di sana mulai 2002-2003 yang memang belum ada jatah sertifikat dan menjadi utang dari pemkab pengerjaannya,” tegasnya.
“kita akan buatkan format surat agar Bagian Hukum menerbitkan SK bupati dan kemudian setelah itu ke BPN agar disertifikasi,” pungkas Hamly. (*)
Penulis : */M Heriansyah
Editor : Hendra