Pengamat: Wajar Pesisir Rawan Miskin

TENGGARONG –  Pengamat Kebijakan Publik, Toni Nurhadi menilai wajar jika daerah pesisir rawan miskin karena harga jual migas dan batu bara sedang anjlok. Pesisir Kukar merupakan daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). 

“Harga migas dan batu bara anjlok sejak dua tahun terakhir, daerah pesisir banyak perusahaan yang bergerak di bidang migas dan batu bara yang merasakan dampak langsung adalah masyarakat sekitarnya,” kata Toni kepada Koran Kaltim, kemarin.

Toni menambahkan, untuk penanganan kemiskinan di wilayah pesisir juga lumayan agar berat dilakukan, karena beberapa kecamatan pesisir wilayahnya sangat luas, seperti Samboja yang memiliki 19 kelurahan dan empat desa. Penanggulangan kemiskinan untuk beberapa tahun ke depan juga tak mudah karena Kukar masih mengandalkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

“Belanja pembangunan kita masih mengandalkan pembagian DBH, kalau saja bisa mengandalkan PAD, masih bisa terbantu, bisa dipergunakan secara cepat tanpa harus menunggu pembagian lama dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Yang harus diperhatikan lagi adalah, Alokasi Dana Desa (ADD), apakah program yang dibuat desa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak, program desa yang seremonial yang memakan biaya besar harus dikurangi.

“Kalau kegiatan HUT desa jangan terlalu boros anggaran, bisa saja melaksanakan HUT desa tapi dengan cara yang lebih sederhana,” katanya.

Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah merasa prihatin daerah pesisir penyumbang kemiskinan terbesar di Kukar. Walau dekat dengan perusahaan migas, masyarakat di wilayah itu masih kesulitan air bersih. Sebagian petani juga kesulitan menjual hasil pertaniannya.

“Saya ingin program CSR focus penanggulangan kemiskinan, bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2016-2021 agar masyarakat bisa sejahtera,” paparnya.(ran)