Selama ini, ungkap Erwinsyah, Kukar merupakan daerah yang manja dan memiliki gensi tinggi. Buktinya Pemda selama ini enggan menuntut hak berupa DAK maupun DAU ke pusat sehingga ada kecenderungan pemerintah terlena dengan APBD yang besar.
“Itu fakta, contoh pembagian DAK yang minim. Intinya bagaimana proyek besar di Kukar bisa dibiayai APBN melalui DAK. Ini bisa mengurangi beban APBD kita,” tutur Erwin, sapaan akrabnya.
Diketahui, sejak 2015/2016 kondisi keuangan Kukar mengalami defisit. Imbasnya, pembangunan di Kukar mengalami perlambatan. Padahal 2013 lalu, APBD Kukar mencapai Rp 9 triliun. Tapi, sejak 2015/2016, APBD Kukar anjlok dan pada 2019 ini saja APBD Kukar hanya Rp 4,2 triliun.
Menurut Erwin, kondisi geografis yang luas harusnya membuat Pemkab Kukar bisa memperjuangkan DAK yang besar. Namun, pada 2019 ini, Kukar hanya mendapatkan DAK sekitar Rp 400 miliar.
“Strukturnya ada Rp 400 Miliar tahun ini, kurang kalau bicara Kukar secara geografis maka dibutuhkan alokasi dana yang sangat besar untuk pembangunan,” tutur Erwin
Anggota DPRD Kukar, Awang Yacoub Luthman menerangkan, untuk membangun Kukar dibutuhkan inovasi dan kreasi Bupati serta OPD untuk meningkatkan pendapatan Kukar dan tidak berharap APBN. “Dengan pendapatan yang bagus, otomatis pertumbuhan ekonomi pasti akan lebih bagus,” ucapnya.
Untuk merealisasikan itu, Awang Yacoub Luthman mengakui Kukar membutuhkan perbaikan dan memperkuat sistem. “Sistem di Kukar masih lemah, karena kita hanya mengandalkan APBN, kalau APBN lemah maka Kukar ikut lemah,” bebernya.
Kukar menyumbang Rp 167 triliun ke negara dan hanya kembali Rp 4 triliun. Sisanya diperebutkan seluruh kabupaten/kota se Indonesia.
Padahal, kata dia, ada potensi triliunan yang bisa diperoleh Kukar dan ini hanya dinikmati investor. “Dari seribu triliun itu anggap saja kita dapat 1 persen, artinya kita dapat Rp 10 triliun, kita jangan berkutik cuma masalah Rp 4 Triliun APBN saja,” tandasnya.
Penulis: */Sabri
Editor: M.Huldi
