Tingkat rawan miskin juga diprediksi meningkat. “Namun kami tidak mengetahui, karena data tersebut dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kukar yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kukar,” ungkap Junaidi.
Namun, menurut Junaidi, perlambatan ekonomi sehingga menyebabkan PHK massal pasti menyumbang angka kemiskinan atau setidaknya meningkatkan penduduk rawan miskin. “Penduduk rawan miskin bisa ditafsirkan penduduk yang memiliki penghasilan rendah, tidak bisa mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi paling berdampak adalah kenaikan harga beras,” jelasnya.
Junaidi menjelaskan, pemerintah secara nasional berusaha menekan angka kemiskinan. Penduduk rawan miskin dicegah berubah status menjadi miskin. Bahkab pemerintah sampai-sampai mengganti nama beras miskin menjadi beras sejahtera.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah meminta kepada perusahaan migas, batu bara dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kukar agar memfokuskan Corporate social responsibility (CSR) untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah operasional masing-masing.
“Wilayah pesisir terdapat perusahaan migas dan batu bara, akan tetapi daerah pesisir memberikan sumbangsih kemiskinan yang besar di Kukar. Karenanya CSR perusahaan harus difokuskan penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar,” katanya. (ran)
