Perhatian penuh pemerintah dengan membentuk bidang ekonomi kreatif di Kukar menggantikan seksi pariwisata di SKPD terkait sebelumnya, membuktikan bahwa Pemkab Kukar punya keinginan besar untuk memajukan kesenian daerah. “Tenggarong punya misi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjelma menjadi PAD unggulan selain pertambangan,” katanya.
Pemerintah Kukar, menurutnya, bahkan mulai mensupport pelaku atau komunitas seni, budaya dan kreatif untuk lebih aktif. Polanya jadi mendorong, karena kesadaran untuk berkarya sudah menebal.
Tetapi, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian Komisi X ke depan dalam memperjuangkan kemajuan ekonomi kreatif di daerah. Salah satunya, nominal pajak pertunjukan sebanyak 25 persen. Bagi komunitas yang sudah establish, tak menjadi masalah. Tapi menjadi beban besar untuk komunitas yang baru bergerak.
Selanjutnya, wajib ada tolok ukur yang mengukur kapasitas daerah untuk mengklaim kekhususan. “Seperti misalnya Ambon sebagai kota musik, Bandung kota fesyen dan seni atau Balikpapan sebagai kota digital. Nah, klaim inilah yang membuat fokus pengembangnnya semakin terarah,” ujar Hetifah lagi.
Sekda Kaltim, Muhammad Sa’bani juga mengutarakan dukungannya dengan menitikberatkan pada sisi kelembagaan. “Menjadi penting bagi pengembangan ekonomi kreatif untuk bertopang pada kelembagaannya, karena sangat vital untuk penentuan road map. Di tanah air, kelembagaan yang sudah fix baru Kendari. Jawa Barat masih dalam proses. Nah, kita berharap Kaltim menjadi daerah selanjutnya yang punya road map tertata pada pengembangan ekonomi kreatifnya,” sebut Sa’bani. (*)
Penulis: */Adhi Abdhian
Editor: Aspian Nur
Perhatian penuh pemerintah dengan membentuk bidang ekonomi kreatif di Kukar menggantikan seksi pariwisata di SKPD terkait sebelumnya, membuktikan bahwa Pemkab Kukar punya keinginan besar untuk memajukan kesenian daerah. “Tenggarong punya misi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjelma menjadi PAD unggulan selain pertambangan,” katanya.
Pemerintah Kukar, menurutnya, bahkan mulai mensupport pelaku atau komunitas seni, budaya dan kreatif untuk lebih aktif. Polanya jadi mendorong, karena kesadaran untuk berkarya sudah menebal.
Tetapi, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian Komisi X ke depan dalam memperjuangkan kemajuan ekonomi kreatif di daerah. Salah satunya, nominal pajak pertunjukan sebanyak 25 persen. Bagi komunitas yang sudah establish, tak menjadi masalah. Tapi menjadi beban besar untuk komunitas yang baru bergerak.
Selanjutnya, wajib ada tolok ukur yang mengukur kapasitas daerah untuk mengklaim kekhususan. “Seperti misalnya Ambon sebagai kota musik, Bandung kota fesyen dan seni atau Balikpapan sebagai kota digital. Nah, klaim inilah yang membuat fokus pengembangnnya semakin terarah,” ujar Hetifah lagi.
Sekda Kaltim, Muhammad Sa’bani juga mengutarakan dukungannya dengan menitikberatkan pada sisi kelembagaan. “Menjadi penting bagi pengembangan ekonomi kreatif untuk bertopang pada kelembagaannya, karena sangat vital untuk penentuan road map. Di tanah air, kelembagaan yang sudah fix baru Kendari. Jawa Barat masih dalam proses. Nah, kita berharap Kaltim menjadi daerah selanjutnya yang punya road map tertata pada pengembangan ekonomi kreatifnya,” sebut Sa’bani. (*)
Penulis: */Adhi Abdhian
Editor: Aspian Nur