HMI Tidak Ingin Edi Berlama-lama 'Jomblo', Dewan Sarankan Minta Pertimbangan Rita

Saat kekosongan jabatan maka pengisian jabatan tentu saja harus ada proses komunikasi dengan bupati sebelumnya yaitu Ibu Rita Widyasari. Komunikasi ini sedikit banyak memberikan warna untuk pertimbangan bagi keputusan seorang bupati menentukan wakilnya,” kata Salehuddin saat diskusi publik yang digelar di Sekretariat HMI Kukar, Sabtu (23/2) malam.

Menurut Salehuddin, DPRD Kukar sudah melakukan penguatan dalam konteks Tata Tertib DPRD Nomor 1/2018 yang mengatur proses pengisian wakil kepala daerah yang lowong, termasuk dari jalur perorangan. DPRD dalam proses ini menunggu sikap politik dari Edi Damansyah karena jika terjadi proses pengajuan maka minimal DPRD melakukan proses pemilihannya sesuai mekanisme. “Minimal Pak Edi Damansyah mengajukan dua orang karena ada bahasa pemilihan. Kalau pilihan artinya harus lebih dari satu orang , setelah itu hasilnya akan diajukan ke gubernur untuk kemudian diadakan pelantikan,” tegasnya.

Rektor Unikarta Erwinsyah juga menyarankan agar Edi segera menentukan sikap terkait kekosongan wakilnya itu. Apalagi proses mengisi wakil bupati butuh waktu lama. Ini bercermin dari kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Samarinda dan Wakil Gubernur Jakarta yang kosong, padahal mereka diusung oleh parpol.

“Di daerah-daerah lain yang seperti di Jakarta dan di Samarinda yang sudah jelas diusung oleh partai politik hal ini pun juga tidak berhasil, apalagi di daerah kita yang lahir dari jalur perseorangan. Di Jakarta saja memakan waktu berbulan-bulan sehingga bisa dikatakan persoalannya bukan di peraturan saja saya pikir, ada kesepakatan politik, ada bargaining politik yang belum bisa terjadi,” bebernya.

Edi juga diprediksi turut menimbang aspek politik di parlemen mengingat pemilik suara terbanyak adalah yang punya power.

“Saya tidak khawatir tentang siapa yang punya kekuatan itu, cuma yang saya khawatirkan adalah adanya transaction to corrupt, karena bisa jadi lahir transaction to corrupt untuk menghaslikan kekuasaan. Jika demikian yang terjadi maka wakil bupati menjadi sesuatu yang bargaining dan mahal,” cetusnya.

Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Halimatuh mengatakan diskusi publik itu merupakan bentuk kecintaan terhadap Kukar. “Kalau bupati dan wakil bupati diibaratkan sebuah keluarga, keluarga yang sempurna itu adalah ketika ada kepala keluarga dan ibu rumah tangga, untuk mengurusi anak-anaknya atau mengurusi rakyat kukar, lengkap saja kadang tidak sempurna apalagi kalau jomblo,” terangnya.

Untuk itu, HMI Cabang Kukar berharap Bupati agar segera mengambil sikap untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Kukar. “Kita lepas dulu segala kepentingan politik yang ada, tapi kita berfikir agar melakukan perbaikan daerah ini yang masih dalam kondisi terpuruk,” ungkapnya.

Penulis: */amin

Editor : Muh.Huldi

HMI Tidak Ingin Edi Berlama-lama 'Jomblo', Dewan Sarankan Minta Pertimbangan Rita

Berita Terkait

Dugaan Korupsi KPU 2024, Kejari Kukar Siapkan Penyidikan

Karhutla Dekat Sekolah di Kahala Kukar, Siswa Diminta Waspadai ISPA

Antrean BBM Subsidi Mengular Tapi Pertamini Marak, Pertamina Sebut Pelanggaran Bisa Terjadi dari Berbagai Sisi

23 Pelajar Terjaring Razia Satpol PP, Ketua DPRD Kukar Pertanyakan Pengawasan

Tokoh Politik Senior Kaltim Asal Kukar Tutup Usia di Bogor

Batal Diturap, BPJN Siapkan Jembatan Rp65 Miliar Atasi Longsor di Jembayan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini