Dituturkannya, dulunya lahan tersebut dikelola Dinas Perhubungan (Dishub). Namun atas dasar mutasi aset yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bulan lalu, maka lahan dimaksud dilimpahkan ke Dispar.
“Ada mutasi aset yang dilakukan BPKAD, sehingga mulai tahun ini akan ada kegiatan untuk E-ticketing bagi pengunjung Pulau Kumala. Jadi untuk pengelolaannya nanti pengunjung masuk ke kawasan parkir itu sudah tinggal pencet tombol seperti di mall gitu. Dan di tiket masuk itukan ada barcode-nya yang kemudian digunakan untuk discan masuk Pulau Kumala,” jelasnya.
Sri menegaskan upaya ini sudah direncanakan tahun lalu, dan dipastikan sudah bisa dimulai dalam tahun ini.
“Jadi nanti akan dilelang untuk ditangani pihak ketiga. Yang pasti kami terus berbenah. Sejak 2017 lalu Pulau Kumala diserahkan ke Dinas Pariwisata. Perlahan tapi pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Menanggapi ini, Plt Kabid Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub Kukar, Andry Pramudya mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dengan diambilalihnya wewenang pengelolaan lahan parkir Reporepo ke Dispar.
“Kami mendukung saja. Kalau tidak salah kami dengar itu akan dimulai Maret tahun ini. Memang kita akui kawasan parkir Reporepo selama ini menjadi pundi-pundi PAD dari Dishub. Dengan demikian, otomatis target kami untuk perolehan PAD kedepannya dipastikan berkurang, karena bukan kami lagi yang menangani. Intinya kami mendukung saja karena kan sama-sama pemerintahan juga yang muaranya juga untuk PAD Kukar secara keseluruhan,” ulasnya. (hei)
