Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kukar, Wicaksono Soebagyo mengaku pelaksanaan relokasi pemukiman warga yang tinggal di bantaran sungai beberapa hal, seperti anggaran.
“Kondisi sejak beberapa tahun ini defisit jadi memang belum ada pos anggaran untuk itu,” kata Wicaksono saat dikonfirmasi Koran Kaltim, Jumat (23/11/2018) kemarin.
Namun, kata dia, Pemkab bukannya hanya diam dengan program lama itu. Saat ini Pemkab masih berupaya mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Anggarannya itu diusulkan di APBN tahun ini dan kami masih menunggu,” ungkapnya. Hanya saja ia mengaku tidak hafal berapa usulan untuk relokasi pemukiman warga tersebut.
Selain itu, kata dia, lokasi relokasi warga juga tidak boleh ada masalah atau harus Clear And Clean (CnC). “Saat ini memang terkendala CnC itu, tapi yang tahu persis itu desa,” tegasnya.
Sebelumnya, sekitar 20 rumah di RT 1 dan 2 Desa Pedohon mengalami longsor akibat abrasi Sungai Belayan sejak 2013 hingga sekarang. Meski tidak ada korban jiwa, warga pun terpaksa membongkar rumahnya dan membangu rumah baru ditempat lain.
Warga juga sebagian masih mengungsi ketempat keluarga sementara menunggu program pembangunan barak dari Perusahaan di Desa Bilatang. (ami)
