“Itu wewenangnya BPJS untuk menjelaskan seperti apa (bentuk kerjasama), pada forum yang dihadiri oleh perwakilan dua rumah sakit, kita takutnya salah menginterpretasikan,” kata Kasi Promkes, Yamin Hadi Firmadi dikonfirmasi Koran Kaltim, Rabu (31/10).
Pada forum yang dihadiri juga oleh perwakilan dua rumah sakit di Kukar itu juga berbicara soal peningkatan pemahaman terkait prosedur pengelolaan keuangan dana JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yamin menegaskan, menekankan pelayanan terhadap masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Pihaknya, tidak begitu memahami penawaran yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan Kaltim secara ekplisit. “Kalau kita selama bekerjasama dengan BPJS dalam bentuk pelayanan bagi peserta BPJS di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) seperti Puskesmas sebagai UPTD Dinkes,” tutupnya. (rf218)
“Itu wewenangnya BPJS untuk menjelaskan seperti apa (bentuk kerjasama), pada forum yang dihadiri oleh perwakilan dua rumah sakit, kita takutnya salah menginterpretasikan,” kata Kasi Promkes, Yamin Hadi Firmadi dikonfirmasi Koran Kaltim, Rabu (31/10).
Pada forum yang dihadiri juga oleh perwakilan dua rumah sakit di Kukar itu juga berbicara soal peningkatan pemahaman terkait prosedur pengelolaan keuangan dana JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yamin menegaskan, menekankan pelayanan terhadap masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Pihaknya, tidak begitu memahami penawaran yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan Kaltim secara ekplisit. “Kalau kita selama bekerjasama dengan BPJS dalam bentuk pelayanan bagi peserta BPJS di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) seperti Puskesmas sebagai UPTD Dinkes,” tutupnya. (rf218)