Menurut Hifsi sangat wajar jika Forum Honorer Tenaga Kependidikan Kukar menginginkan untuk bisa segera diangkat menjadi PNS, karena kebutuhan guru PNS dan yang PNS umum secara fungsional memang berbeda.
“Kalau kita nilai sih seharusnya BKPSDM itu bisa memetakan mana yang menjadi kebutuhan untuk guru PNS mana PNS yang di OPD lain selain tenaga pendidik.
Karena memang kita akui kebutuhan guru kita memang kurang, tapi di satu sisi kita tidak boleh menambah PNS karena memang membludaknya aparatur kita,” ujarnya.
Hifsi menegaskan memang jika digabung secara keseluruhan, jumlah PNS Kukar sudah sangat berlebih, namun jika dipetakan khusus kebutuhan untuk tenaga pendidik dan guru, Kukar masih kekurangan.
“Itu berbeda sebenarnya kebutuhannya, tapi kita ini dicampurkan satu jumlahnya, makanya menjadi besar maka kita dianggap sudah melampaui dari kebutuhan kita, padahal kalau kita bisa mengatakan PNS guru dari demografi dan Geografi Kukar baru terlihat kita kekurangan,” tegasnya. (hei)
Menurut Hifsi sangat wajar jika Forum Honorer Tenaga Kependidikan Kukar menginginkan untuk bisa segera diangkat menjadi PNS, karena kebutuhan guru PNS dan yang PNS umum secara fungsional memang berbeda.
“Kalau kita nilai sih seharusnya BKPSDM itu bisa memetakan mana yang menjadi kebutuhan untuk guru PNS mana PNS yang di OPD lain selain tenaga pendidik.
Karena memang kita akui kebutuhan guru kita memang kurang, tapi di satu sisi kita tidak boleh menambah PNS karena memang membludaknya aparatur kita,” ujarnya.
Hifsi menegaskan memang jika digabung secara keseluruhan, jumlah PNS Kukar sudah sangat berlebih, namun jika dipetakan khusus kebutuhan untuk tenaga pendidik dan guru, Kukar masih kekurangan.
“Itu berbeda sebenarnya kebutuhannya, tapi kita ini dicampurkan satu jumlahnya, makanya menjadi besar maka kita dianggap sudah melampaui dari kebutuhan kita, padahal kalau kita bisa mengatakan PNS guru dari demografi dan Geografi Kukar baru terlihat kita kekurangan,” tegasnya. (hei)