Ical mengungkapkan hal ini penting diperhatikan karena jika bicara pajak, maka berbicara penghasilan asli untuk Kukar, oleh karenanya harus diberi aturan tegas untuk hal itu. “Jangan sampai setelah kita cek justru NPWP-nya Balikpapan, Samarinda bahkan dari luar daerah, maka otomatis kan mereka membayar pajaknya di sana, kita hanya sebagian kecil sekali itu. Itu dari pajak, maka kita akan ketat dan akan menjalankan aturan itu sesuai dengan undang-undang,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan akan melihat terlebih dahulu dalam perjalanannya Penglolaan PI Blok Mahakam ini selama satu semseter pada tahun depan yang kemudian akan dilakukan evaluasi.
“Harapan kami jadi kita lihat tahun ini sampai semester pertama tahun depan kalau progresnya hanya seperti sekarang, maka kita akan coba membuat sikap-sikap yang kita kita sudah rumuskan masalah serta aturannya tanpa mengurangi norma-norma dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
“Karena kajian sudah kita bikin, dan sudah kita olah, kita sudah berkonsultasi dengan beberapa perguruan tinggi dan pihak akademisi, agar kita tidak salah langkah, karena ini masalah hak, hak untuk rakyat Kutai Kartanegara,” imbuh Ical. (Hei)
Ical mengungkapkan hal ini penting diperhatikan karena jika bicara pajak, maka berbicara penghasilan asli untuk Kukar, oleh karenanya harus diberi aturan tegas untuk hal itu. “Jangan sampai setelah kita cek justru NPWP-nya Balikpapan, Samarinda bahkan dari luar daerah, maka otomatis kan mereka membayar pajaknya di sana, kita hanya sebagian kecil sekali itu. Itu dari pajak, maka kita akan ketat dan akan menjalankan aturan itu sesuai dengan undang-undang,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan akan melihat terlebih dahulu dalam perjalanannya Penglolaan PI Blok Mahakam ini selama satu semseter pada tahun depan yang kemudian akan dilakukan evaluasi.
“Harapan kami jadi kita lihat tahun ini sampai semester pertama tahun depan kalau progresnya hanya seperti sekarang, maka kita akan coba membuat sikap-sikap yang kita kita sudah rumuskan masalah serta aturannya tanpa mengurangi norma-norma dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
“Karena kajian sudah kita bikin, dan sudah kita olah, kita sudah berkonsultasi dengan beberapa perguruan tinggi dan pihak akademisi, agar kita tidak salah langkah, karena ini masalah hak, hak untuk rakyat Kutai Kartanegara,” imbuh Ical. (Hei)