Menurut Tarjudin, para Kades yang mencalonkan diri itu statusnya bisa dikatakan cuti. Namun, sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota juga berpedoman pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. “Cuti kalau kepala desa, tapi kalau BPD wajib mundur. Oleh karena KPU itu mempersyaratkan Kades yang mencalonkan diri itu harus mundur makanya kita urus surat pengunduran dirinya,” ujarnya.
Para Kades dan Anggota BPD berasal dari desa Sebulu Moderen, Sebulu Hulu, Batuah, Mbalut, Muara Badak Ulu, Muara Kaman Ulu, Santan Ulu, Jantur, Muara Muntai Ulu, Gas Alam Badak 1, Sebuntal, Kota Bangun II, Jantur Baru, Kota Bangun III, Loa Duri Ulu dan Kota Bangun Ulu. (rf218)
Menurut Tarjudin, para Kades yang mencalonkan diri itu statusnya bisa dikatakan cuti. Namun, sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota juga berpedoman pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. “Cuti kalau kepala desa, tapi kalau BPD wajib mundur. Oleh karena KPU itu mempersyaratkan Kades yang mencalonkan diri itu harus mundur makanya kita urus surat pengunduran dirinya,” ujarnya.
Para Kades dan Anggota BPD berasal dari desa Sebulu Moderen, Sebulu Hulu, Batuah, Mbalut, Muara Badak Ulu, Muara Kaman Ulu, Santan Ulu, Jantur, Muara Muntai Ulu, Gas Alam Badak 1, Sebuntal, Kota Bangun II, Jantur Baru, Kota Bangun III, Loa Duri Ulu dan Kota Bangun Ulu. (rf218)