“Apa problem gizi buruk di Kukar, terutama puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan yang merupakan parpanjangan Dinkes. Ini harus diidentifikasi secepatnya karena secara logika sumber pangan mencukupi, lantas apa yabng salah makanya minta Dinkes segera tindak lanjuti,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah sudah mensuport dengan membangunkan puskemas di kecamatan, rumah sakit di Kota Bangun, RS Batara Agung Samboja hingga puskesmas di Muara Badak dan RSUD AM Parikest.
Ia hanya menyesalkan bahwa seringnya keluhan warga terkait kelangkaan obat di puskesmas dan probelu di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang banyak bermasalah terutama di puskesmas. “Temuan BPK ternyata BLUD ada problem, 100 persen bermasalah termasuk pengelolaan keuangan, tata neraca keuangan. Ini jadi evaluasi dan terbanyak di puskesmas,”terangnya. (ami)
“Apa problem gizi buruk di Kukar, terutama puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan yang merupakan parpanjangan Dinkes. Ini harus diidentifikasi secepatnya karena secara logika sumber pangan mencukupi, lantas apa yabng salah makanya minta Dinkes segera tindak lanjuti,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah sudah mensuport dengan membangunkan puskemas di kecamatan, rumah sakit di Kota Bangun, RS Batara Agung Samboja hingga puskesmas di Muara Badak dan RSUD AM Parikest.
Ia hanya menyesalkan bahwa seringnya keluhan warga terkait kelangkaan obat di puskesmas dan probelu di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang banyak bermasalah terutama di puskesmas. “Temuan BPK ternyata BLUD ada problem, 100 persen bermasalah termasuk pengelolaan keuangan, tata neraca keuangan. Ini jadi evaluasi dan terbanyak di puskesmas,”terangnya. (ami)