“Pada sisi hak itu sah-sah saja, tapi dilihat pada sisi edukasi terutama pengkaderan politik, itu seharusnya bukan contoh yang baik. Karena jika orang-orang yang pernah berkuasa ingin kembali berkuas, maka proses pengkaderan politik itu akan terjadi stagnan,” katanya kepada Koran Kaltim kemarin.
Rektor yang juga advokat ini menjelaskan dengan fenomena orang-orang tua yang ingin kembali berkuasa ini tentunya mempersempit ruang kader-kader muda yang akan muncul murni dari partai politik. “Bisa dipastikan nanti yang akan muncul di Kaltim ini adalah kader-kader lama sekedar pemenuhan syahwat politik. Jadi dari sisi edukasi kurang memberikan edukasi yang baik,” jelasnya.
“Yang baik itu seperti apa, dalam proses politik itu adalah kita mendorong kader, kader yang mampu berjuang, mempunyai kapasitas, masih muda dan enerjik untuk memimpin Kaltim ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan dengan demikiany bukanya pihak akademisi justru mendeskreditkan politisi tua. Yang tua boleh-boleh saja tapi sebaiknya pada ruang-ruang sistem pemerintahan kan ada batasan ilmiah dan harusnya poltisi tua menjadi pendorong bagi proses politik yang lebih baik.
“Menurut saya sebaiknya seperti itu, tapi mohon maaf sebelumnya karena kurangnya kecerdasan politik sehingga memang tokoh-tokoh tua ini bisa bermanuver lagi, karena masyarakat kan cenderung melihat figur melihat pengalaman. Padahal sebenarnya kita tidak hanya melihat itu didalam ranah politik. Yang tidak ada di politik ini adalah akses atau ruang, jadi menurut saya maka akses itu dan ruang itu harus dibuka. Ketika akses itu dibuka dan semua orang mendapat kesempatannya yang sama kenapa tidak,” tegasnya. (hei)
