Menurutnya, PHI maupun PHS seperti tidak menghargai Pemkab dan penduduk di Kukar, padahal perusahaan plat merah itu ingin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Blok Sangasanga Muara Badak. “Kalau nggak mau menghormati Pemkab dan warga, mending nggak usah berusaha di sini (Muara badak, Red),” tegasnya.
Menurutnya tidak ada alasan PHI maupun PHS untuk mengabaikan undangan Pemkab guna audiensi dengan warga Muara Badak. “Jika ada pejabat PHI atau PHS berhalangan kan bisa diwakilan dengan pejabat lain, emang pejabatnya cuma satu orang,” bebernya.
Sadaruddin mengaku warga akan senantiasa menyambut dan mendukung kegiatan usaha yang dilakukan PHS di Blok Sangasanga. Namun itu dengan catatan bahwa warga Muara Badak diprioritaskan menjadi karyawan pemanen.
Ke depan, kata dia, PHI maupun PHS kembali mengumbar janji untuk rapat pada 26 Juli mendatang. “Ada undang lagi Minggu depan, maunya PHI dan PHS itu rapat di Samarinda atau Tenggarong namun kalau kami warga Muara Badak tetap kukuh rapat di Muara Badak,” katanya. (ami)
Menurutnya, PHI maupun PHS seperti tidak menghargai Pemkab dan penduduk di Kukar, padahal perusahaan plat merah itu ingin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Blok Sangasanga Muara Badak. “Kalau nggak mau menghormati Pemkab dan warga, mending nggak usah berusaha di sini (Muara badak, Red),” tegasnya.
Menurutnya tidak ada alasan PHI maupun PHS untuk mengabaikan undangan Pemkab guna audiensi dengan warga Muara Badak. “Jika ada pejabat PHI atau PHS berhalangan kan bisa diwakilan dengan pejabat lain, emang pejabatnya cuma satu orang,” bebernya.
Sadaruddin mengaku warga akan senantiasa menyambut dan mendukung kegiatan usaha yang dilakukan PHS di Blok Sangasanga. Namun itu dengan catatan bahwa warga Muara Badak diprioritaskan menjadi karyawan pemanen.
Ke depan, kata dia, PHI maupun PHS kembali mengumbar janji untuk rapat pada 26 Juli mendatang. “Ada undang lagi Minggu depan, maunya PHI dan PHS itu rapat di Samarinda atau Tenggarong namun kalau kami warga Muara Badak tetap kukuh rapat di Muara Badak,” katanya. (ami)